Revisi UU Komisi Yudisial Sangat Penting


 Revisi UU Komisi Yudisial Sangat Penting Ketua Komisi Yudisial KY Amzulian Rifai ditemui usai Penyampaian Laporan Tahun

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyebut perhatian serius pemerintah terhadap anggaran yang dibutuhkan dan dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY (Undang-Undang KY) sangat penting.

“Upaya mewujudkan lembaga peradilan bersih dan dipercaya oleh masyarakat memerlukan kolaborasi secara nasional. Oleh karenanya, perhatian serius pemerintah terhadap anggaran yang dibutuhkan dan dukungan revisi Undang-Undang KY sangatlah penting,” ucap Amzulian saat Penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2023 di Kantor KY RI, Jakarta, Selasa.

Amzulian menuturkan, ada beberapa poin penting yang perlu direvisi dalam undang-undang tersebut. Pertama, ia menyoroti soal penguatan kantor penghubung KY menjadi kantor perwakilan.

Dia menjelaskan bahwa kehadiran kantor penghubung selama ini tidak memiliki wewenang dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. “Jadi, kalau ada yang laporan, itu kembali ditindaklanjuti oleh pusat,” ucapnya.

Amzulian menilai kantor penghubung perlu diperkuat menjadi kantor perwakilan agar bisa lebih baik secara organisasi, sumber daya manusia, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Kedua, imunitas komisioner KY juga dipandang penting. Imunitas tersebut untuk memperkuat kewenangan anggota KY dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak dapat dituntut ketika menangani hakim yang bermasalah.

“Imunitas itu penting. Imunitas untuk di dalam hal dia menjalankan tugasnya. Bukan berarti dia kebal hukum, tidak begitu. Imunitas dalam menjalankan tugasnya, misalnya anggota KY itu tidak dapat dituntut,” tutur Amzulian.

Penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2023 mengangkat tema "Merajut Nusantara untuk Menjaga Integritas Hakim". Melalui tema tersebut, KY menegaskan bahwa lembaga itu mengedepankan kolaborasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan hakim yang berintegritas.

Dalam sambutannya, Amzulian mengatakan KY berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus menambah kantor penghubung di berbagai daerah. Sejauh ini, total 20 kantor penghubung KY tersebar berbagai ibu kota provinsi.

“Keberadaan penghubung tersebut merupakan unit strategis yang membantu dalam rangka menjaga keluhuran martabat hakim walaupun masih perlu diperkuat kedudukan dan status kelembagaannya,” kata dia.

Di samping itu, KY juga berkomitmen untuk penguatan hubungan antar-lembaga. Tercatat, KY melaksanakan 28 kerja sama nasional sepanjang tahun 2023, terdiri dari tujuh kerja sama dengan lembaga/badan dan 21 kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan jejaring lain.

Selain itu, KY juga melaksanakan perluasan kerja sama internasional, antara lain dalam bentuk seminar internasional yang bekerja sama dengan dengan Marsekal Amerika Serikat (US Marshal) serta dalam bentuk kunjungan ke Mahkamah Agung dan KY di Belanda dan Inggris.

Editor : Ediya Moralia

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Hukum & Kriminalitas Terbaru