KPK Ungkap Fakta: Korupsi Kepala Daerah Tak Melulu Karena Biaya Politik Mahal

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Selama ini, mahalnya biaya politik sering dianggap sebagai biang utama korupsi kepala daerah. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengungkap fakta yang lebih kompleks.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa tidak semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 disebabkan oleh tingginya ongkos politik.

“Dalam sejumlah kasus, motifnya juga sangat personal. Bahkan ada yang berkaitan dengan kebutuhan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan hari raya atau THR,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

• Baca juga:

  KPK Sita Lebih dari Rp1 Miliar dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Pernyataan ini membuka perspektif baru: korupsi tak selalu berakar dari sistem politik, tetapi juga dari faktor individu.

Meski begitu, KPK tidak menampik bahwa biaya politik tetap memiliki kaitan erat dengan praktik korupsi. Beban finansial yang tinggi saat Pilkada bisa menjadi pintu masuk bagi penyimpangan kekuasaan.

Untuk memahami hal ini lebih dalam, KPK melalui Direktorat Monitoring telah melakukan kajian sepanjang 2025. Hasilnya menunjukkan sejumlah titik rawan yang berpotensi memicu korupsi.

Mulai dari pengadaan logistik pemilu yang rentan “diatur”, praktik politik uang di tingkat pemilih hingga elite, hingga penyalahgunaan fasilitas negara oleh aparat birokrasi.

Masalahnya tidak berhenti saat pemilihan selesai.

Setelah menjabat, kepala daerah juga kerap dihadapkan pada tekanan untuk “membalas budi”. Bentuknya bisa berupa pengisian jabatan tertentu, pengaturan proyek, hingga pemberian izin yang sarat kepentingan.

Semua itu, dalam banyak kasus, menjadi cara untuk “mengembalikan” biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Data KPK memperkuat gambaran ini.

Sepanjang 2025 hingga 18 April 2026, tercatat 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi dikutip Antara.

Pada 2025, sejumlah nama yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Sementara pada 2026, daftar tersebut bertambah dengan nama Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa persoalan korupsi kepala daerah bukanlah isu tunggal. Ia merupakan kombinasi antara tekanan sistem politik dan integritas pribadi.

Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan menekan biaya politik, tetapi juga harus menyasar penguatan integritas dan sistem pengawasan yang lebih ketat.