Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Hendardi: Prabowo Menanggung Beban Politik Baru

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi. Menurutnya, langkah ini bukan hanya menimbulkan luka sejarah baru, tapi juga menambah beban politik bagi Presiden Prabowo sendiri.

“Publik harus terus dididik agar tidak terjebak dalam manipulasi sejarah. Para elite boleh saja mengalami amnesia sejarah, tapi mereka tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa hanya demi kepentingan politik kekuasaan,” tegas Hendardi dalam pernyataan resminya.

Sejarah Tak Boleh Dimanipulasi

• Baca juga:

  Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Komnas HAM Ingatkan: Kasus Pelanggaran HAM Berat Tak Boleh Dihentikan

Hendardi menekankan pentingnya menjaga nalar publik agar tetap waras dan kritis. Ia menilai, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional justru mencederai akal sehat bangsa.

“Bagaimana mungkin Marsinah—aktivis buruh yang dihilangkan nyawanya di masa Orde Baru—dan Soeharto bisa berada di daftar yang sama sebagai pahlawan nasional?” ujarnya.

• Baca juga:

  Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Hendardi: Prabowo Menanggung Beban Politik Baru

Menurut Hendardi, bila Soeharto dan pemerintahannya benar-benar bersih dan pro-rakyat, tentu tak akan ada perlawanan sipil dan gelombang reformasi 1998 yang menumbangkan kekuasaannya. “Kita tidak pernah mempermasalahkan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur, karena beliau memang layak dan berjasa besar bagi bangsa,” tambahnya.

Presiden Tak Boleh Langgar Hukum

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Dalam poin kedua pernyataannya, Hendardi mengingatkan bahwa undang-undang tentang Gelar dan Tanda Kehormatan menetapkan kriteria ketat bagi penerima gelar pahlawan nasional.

“Soeharto jelas tidak memenuhi syarat itu. Presiden tidak boleh bertindak melampaui hukum, apalagi melanggar sumpah jabatan,” ujarnya.Ia bahkan menegaskan, pelanggaran terhadap undang-undang dapat menjadi alasan untuk melengserkan seorang presiden.

Konflik Kepentingan yang Nyata

Hendardi juga menyoroti potensi conflict of interest dalam keputusan ini. Sebagai mantan menantu Soeharto dan bagian dari lingkar keluarga Cendana, Prabowo dinilai memiliki kepentingan pribadi yang kuat.

“Presiden seharusnya menjaga jarak dari urusan keluarga ketika menyangkut sejarah bangsa,” kata Hendardi.

Generasi Muda Tak Mudah Dibodohi

Lebih lanjut, Hendardi percaya generasi muda saat ini cukup literat untuk memahami sejarah dengan kritis. Dengan banyaknya akses informasi, mereka bisa membaca sendiri catatan kelam Orde Baru dari berbagai sumber akademik, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Penetapan ini tidak akan bisa menghapus catatan pelanggaran HAM yang terjadi di masa Soeharto,” ujarnya.

Beban Politik bagi Prabowo

Sebagai penutup, Hendardi menilai keputusan ini akan terus menghantui perjalanan politik Presiden Prabowo.

“Setelah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, lengkaplah beban politik beliau. Pemerintahan ini akan dicatat sejarah sebagai rezim yang abai terhadap HAM, mundur dalam demokrasi, dan mencoba memanipulasi sejarah,” pungkasnya dalam pernyataan yang disampaikan kepada media ini, Senin (10/11/2025),