Loading
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Rio Feisal.
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tetap berlanjut. Penegasan ini disampaikan meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan siap bertanggung jawab atas seluruh utang proyek tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa proses penyelidikan tidak bisa dihentikan hanya karena adanya pernyataan politik atau tanggung jawab administratif dari pihak manapun.
“Tidak ada larangan untuk melakukan penyelidikan. Itu adalah bagian dari tugas KPK untuk mencari tahu apakah benar ada tindak pidana korupsi atau tidak,” ujar Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Baca juga:
KPK Periksa Zulkifli HasanMenurut Tanak, penyelidikan merupakan langkah awal untuk memastikan apakah sebuah proyek memiliki unsur pelanggaran hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup, hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada Presiden.
“Kalau tidak ada, ya selesai. Tapi kalau ada indikasi tindak pidana, tentu kami laporkan kepada Presiden,” jelasnya dikutip Antara.
Saat ditanya mengenai siapa saja yang telah dimintai keterangan dalam kasus tersebut, Tanak menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Mahfud menyebut biaya pembangunan Whoosh di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer.
“Ada selisih hampir tiga kali lipat. Nah, ini siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Itu harus diteliti,” kata Mahfud.
KPK kemudian mengimbau Mahfud untuk melaporkan temuan tersebut secara resmi. Beberapa hari kemudian, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil KPK guna memberikan keterangan.
Lembaga antirasuah itu pun memastikan bahwa dugaan korupsi dalam proyek Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Respons Presiden Prabowo
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menanggung seluruh tanggung jawab proyek strategis nasional tersebut, termasuk urusan utang.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Nanti saya tanggung jawab semuanya,” ujar Presiden Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada 4 November 2025.
Namun, bagi KPK, komitmen itu tidak serta merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Lembaga ini memastikan tetap bekerja sesuai mandat undang-undang, demi menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara.