Mahasiswa Unpad Geruduk DPR, Tuntut Pemerintah Segera Penuhi Agenda 17+8

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali turun ke jalan pada Jumat (5/9/2025). Mereka menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, untuk menagih komitmen pemerintah terhadap paket tuntutan rakyat yang dikenal dengan sebutan 17+8.

Dalam orasinya, Wakil Ketua BEM Unpad Ezra menegaskan bahwa aksi ini digelar secara damai dengan tema Piknik Nasional Rakyat. “Kami datang dari Jatinangor bersama masyarakat sipil dan kawan-kawan dari berbagai daerah. Tujuan kami jelas: meminta pertanggungjawaban dan mendesak pemerintah agar serius menindaklanjuti tuntutan rakyat,” ujarnya.

Apa Itu Tuntutan 17+8?

Tuntutan rakyat 17+8 terbagi dalam dua tahap. Pertama, 17 poin tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan paling lambat 5 September 2025.

Kedua, 8 poin tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.

Beberapa poin penting di antaranya:

1. Pengusutan kasus kekerasan pada aksi 28–30 Agustus 2025.
2. Pembebasan demonstran yang dikriminalisasi.
3. Penghentian tindakan represif aparat.
4. Penolakan wacana tambahan tunjangan DPR.
5. Reformasi lembaga negara.
6. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menurut Ezra, hingga kini masih terlihat kemunduran. Salah satunya adalah represifitas aparat yang dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Desakan Pertanggungjawaban

Mahasiswa juga menuntut keadilan bagi korban jiwa dan luka-luka dalam aksi Agustus lalu. Mereka menilai permintaan maaf pemerintah masih belum layak diterima. “Hari ini seharusnya menjadi deadline dari 17 tuntutan rakyat. Kami berharap ada langkah progresif dari pemerintah,” tambah Ezra dikutip Antara.

Para mahasiswa menekankan bahwa seluruh tuntutan harus dipenuhi demi keadilan sosial. Mereka juga meminta aparat untuk mengedepankan empati, moral, dan kemanusiaan dalam memperlakukan masyarakat.