Mantan Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Yaqut hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin pagi sekitar pukul 09.18 WIB.

“Saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang saya ketahui,” ujar Yaqut kepada awak media.

• Baca juga:

  Menag Yaqut Ajak Umat Indonesia untuk Tidak Ragu Divaksin Sinovac

Meski mengatakan tidak membawa dokumen resmi, Yaqut terlihat membawa sebuah map berwarna biru saat memasuki gedung KPK. 

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang telah diumumkan KPK sejak 9 Agustus 2025.

• Baca juga:

  KPK Periksa Zulkifli Hasan

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

• Baca juga:

  YLKI Tolak Revisi UU KPK karena Korban Korupsi adalah Konsumen

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.