Hari Bumi 2026: WALHI Ingatkan Krisis Ekologis Kian Parah, Stop Perusakan Alam Sekarang

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Peringatan Hari Bumi 2026 datang dengan pesan yang tidak ringan. Di tengah meningkatnya krisis iklim dan bencana ekologis, Indonesia justru dinilai masih membuka ruang luas bagi aktivitas yang merusak lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyoroti bahwa kebijakan pembangunan saat ini masih cenderung berpihak pada industri ekstraktif—seperti pertambangan, energi fosil, hingga perkebunan skala besar—yang berdampak langsung pada rusaknya ruang hidup masyarakat.

Alih-alih memperbaiki kondisi lingkungan, berbagai izin eksploitasi justru terus dikeluarkan. Dampaknya terasa nyata: petani kehilangan lahan, nelayan kesulitan melaut, dan masyarakat adat semakin terpinggirkan.

• Baca juga:

  KTT COP30: Indonesia Harus Melakukan Perubahan Fundamental agar Pendanaan Iklim Berkeadilan

Menurut WALHI, krisis ekologis yang terjadi saat ini bukanlah fenomena alam semata. Ada peran besar kebijakan politik di baliknya.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengungkapkan bahwa angka deforestasi pada 2025 mencapai 283.803 hektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah yang mencatat 166.450 hektar.

• Baca juga:

  Krisis Berlapis di Indonesia: Ketika Iklim Mengguncang Pangan, Energi, dan Ekonomi Warga

“Ini menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak terjadi begitu saja, tetapi dihasilkan dari keputusan politik,” ujarnya.

Ancaman “Godzilla El Niño” dan Dampaknya

• Baca juga:

  Ketika Pembangunan Mengorbankan Alam: Politik Hijau Jadi Jalan Keluar

Memasuki 2026, Indonesia diperkirakan akan menghadapi fenomena ekstrem yang disebut sebagai “Godzilla El Niño”. Dampaknya tidak main-main.

Kondisi ini berpotensi memicu kemarau panjang, krisis air bersih, gangguan produksi pangan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah pesisir dan pulau kecil juga menghadapi tekanan tambahan, mulai dari kenaikan muka air laut, intrusi air asin, hingga rusaknya ekosistem laut.

Menurut Musdalifa, kelompok yang paling terdampak justru mereka yang paling kecil kontribusinya terhadap krisis ini.

“Petani kecil, nelayan tradisional, perempuan pesisir, hingga masyarakat adat menjadi pihak yang paling rentan,” jelasnya.

Tambang, Hutan Rusak, dan Krisis Air Bersih

Dari Papua hingga Aceh, WALHI mencatat bahwa bencana ekologis semakin sering terjadi dengan intensitas yang meningkat. Salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas pertambangan yang masif, baik batu bara maupun nikel. Selain merusak hutan, aktivitas ini juga meninggalkan lubang tambang yang membahayakan serta mencemari sumber air.

Pengkampanye Anti Tambang WALHI, Faizal Ratuela, menegaskan bahwa dampak tambang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan akses air bersih masyarakat.

Masalah Sampah: Krisis yang Terabaikan

Selain kerusakan hutan dan tambang, persoalan sampah juga menjadi bom waktu yang belum tertangani dengan serius.Kasus longsornya TPA Bantargebang hingga banjir air lindi di TPA Piyungan, Yogyakarta, menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan sampah masih jauh dari ideal.

Sayangnya, solusi yang diambil masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah.

Hari Bumi Bukan Sekadar Seremoni

WALHI menegaskan bahwa Hari Bumi seharusnya tidak berhenti pada slogan atau komitmen kosong.

Yang dibutuhkan adalah langkah nyata: menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mencabut izin yang merusak lingkungan, serta mengembalikan perlindungan ruang hidup rakyat sebagai prioritas utama.

Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, peringatan Hari Bumi hanya akan menjadi simbol tanpa makna.

“Selama kebijakan masih menjauh dari perlindungan ekologis dan keadilan sosial, bumi akan terus rusak dan rakyat akan terus menanggung akibatnya,” tutup Uli.