Iklim Memanas, Sungai Tercemar: Indonesia Hadapi Tiga Krisis Lingkungan Sekaligus

BOGOR, ARAHKITA.COM — Pemerintah mengingatkan bahwa Indonesia kini benar-benar berada di tengah triple planetary crisis—tiga krisis global yang saling terkait: perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan persoalan sampah. Peringatan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin Aksi Bersih Sungai dan penanaman pohon di Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu, bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.

Menurut Hanif, triple planetary crisis bukan lagi isu global yang terasa jauh. Dampaknya sudah hadir di keseharian masyarakat Indonesia.

“Kita benar-benar berada dalam pusaran krisis. Ini bukan sekadar wacana dunia, tapi tantangan nyata yang kita hadapi dari hari ke hari,” ujarnya.

• Baca juga:

  Ketika Pembangunan Mengorbankan Alam: Politik Hijau Jadi Jalan Keluar

Ia merujuk catatan UNFCCC yang menyebut 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan kenaikan suhu global mencapai 1,4 derajat Celsius dibanding masa pra-industri. Angka ini, kata Hanif, membawa konsekuensi serius bagi negara tropis seperti Indonesia.

“Curah hujan ekstrem, bencana hidrometeorologi, banjir, hingga kenaikan muka air laut kini menjadi pola baru. Ini bukan lagi anomali,” tegasnya.

• Baca juga:

  Pertemuan Bilateral Indonesia–Norwegia: Perkuat Aksi Atasi Sampah Plastik di COP30

Selain krisis iklim, persoalan pencemaran sungai dan sampah juga menjadi sorotan. Hanif menyebut hampir tidak ada sungai di Indonesia yang benar-benar terbebas dari sampah, baik plastik maupun limbah lainnya. Kondisi ini memperlihatkan betapa besar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

“Sepanjang saya bertugas, hampir tidak ada sungai kita yang benar-benar bersih. Ini tanggung jawab kolektif,” katanya. Ia menegaskan bahwa sampah laut bermula dari daratan, mengalir lewat sungai, lalu berakhir di laut dan memperparah krisis iklim. Karena itu, penanganan harus dimulai dari hulu.

• Baca juga:

  7 Cara Sederhana Dukung Blue Economy dari Rumah

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui National Plastic Action Plan, serta menjalin sinergi dengan berbagai mitra internasional.

Dalam kegiatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia Pusat, Hazuarli Halim, menekankan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral dan nilai keagamaan.

“Kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia sudah nyata. Karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan adalah kewajiban,” ujarnya. Hazuarli menegaskan, MUI telah memfatwakan haram membuang sampah sembarangan—terutama ke sungai, danau, dan laut—karena menimbulkan mudarat bagi kehidupan dan kesehatan.

“Menjaga lingkungan berpahala, mencemari lingkungan berdosa. Ini harus menjadi kesadaran bersama,” katanya. Ia berharap pendekatan keagamaan dapat memperkuat gerakan nasional pengelolaan sampah melalui literasi di masjid dan dakwah, sehingga perubahan perilaku masyarakat berlangsung berkelanjutan.