Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan Menpar saat Rakernas PHRI di Semarang

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendorong industri perhotelan dan restoran untuk semakin konsisten menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, bersih, dan ramah lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan Menpar saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2026 yang digelar di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).

Menurut Widiyanti, persoalan sampah saat ini berada dalam situasi krusial dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha pariwisata. Kesadaran kolektif dan aksi nyata di tingkat industri menjadi kunci keberhasilan penanganan masalah tersebut.

• Baca juga:

  Apresiasi Rute Pariwisata Berkelanjutan, AHP: Pariwisata di Flores Tak Boleh Hanya Berdampak pada Labuan Bajo

“Hal ini tercermin dari berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta penguatan pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Menpar Widiyanti.

Ia menjelaskan, di lingkungan Kabinet Merah Putih, kementerian dan lembaga tengah mengakselerasi berbagai program strategis untuk mengatasi persoalan sampah. Selain menjalin kolaborasi dengan mitra internasional, pemerintah juga mendorong pengembangan program waste to energy sebagai solusi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi.

• Baca juga:

  Menpar Widiyanti: Kinerja Pariwisata 2025 Tumbuh Positif dan Lampaui Target

Dalam konteks industri pariwisata, Menpar menilai praktik pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran akan memberikan dampak langsung terhadap kebersihan destinasi sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai tujuan wisata yang bertanggung jawab.

“Kami mengimbau dan mengajak pengusaha perhotelan dan restoran untuk menerapkan serta melanjutkan pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana arahan Menteri Lingkungan Hidup yang diperkuat melalui surat Deputi Bidang Investasi dan Industri Kementerian Pariwisata,” katanya.

Widiyanti juga menyoroti perubahan tren pariwisata pada 2026. Preferensi wisatawan kini semakin bergeser ke arah kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan, dan kebugaran, serta pengalaman wisata yang bermakna, personal, dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut industri untuk beradaptasi dengan standar layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga beretika.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar turut memaparkan kinerja sektor pariwisata sepanjang 2025. Tingkat okupansi hotel sempat berada di titik terendah pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen, turun 9,85 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor perubahan pola belanja dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen turut memengaruhi kondisi tersebut.

Meski demikian, industri perhotelan menunjukkan ketahanan dengan tren pemulihan yang konsisten. Okupansi hotel meningkat hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025, menjadi angka tertinggi sepanjang tahun.

“Saya berharap kita terus mengedepankan ruang diskusi internal yang konstruktif agar setiap aspirasi dan tantangan dapat direspons secara cepat dan tepat,” tutur Widiyanti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan investasi strategis bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, Jawa Tengah memiliki sekitar 1.000 desa wisata yang telah mengantongi Surat Keputusan Kepala Daerah.

Ia juga menyoroti pengembangan wisata ramah Muslim serta konsep aglomerasi pariwisata, dengan Kota Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan, dan investasi dalam satu ekosistem.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menegaskan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun diwarnai berbagai tantangan, mulai dari persaingan dengan akomodasi ilegal hingga regulasi yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Namun, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata dalam mencari solusi bersama demi keberlangsungan industri.

Rakernas PHRI 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan anggota PHRI dari seluruh Indonesia.