Kamis, 05 Februari 2026

Transisi Energi atau Transisi Bencana? Suara Warga Pulau Obi Melawan Dampak Tambang Nikel


 Transisi Energi atau Transisi Bencana? Suara Warga Pulau Obi Melawan Dampak Tambang Nikel Temu Pers WALHI bertajuk Transisi Energi atau Transisi Bencana? Realitas Tambang Nikel di Maluku Utara, di Gerai O’balihara, Jumat (30/1/2026) dengan menghadirkan Nurhayati Jumadi, Warga Kawasi, Sarbanun Lewer – Warga Kawasi, Samsir Lawedi – Warga Kawasi, Faisal Ratuela – Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara dan dimoderatori Patria Rizky Ananda – Pengkampanye Iklim & Isu Global, Eksekutif Nasional WALHI. (Foto: Dok. WALHI)

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Apa arti transisi energi jika yang terjadi justru hilangnya ruang hidup warga? Pertanyaan itu mengemuka dari Desa Kawasi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Aktivitas pertambangan nikel yang digadang sebagai tulang punggung energi masa depan justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, tekanan sosial, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Bagi warga Kawasi, perubahan datang begitu cepat. Perusahaan tambang masuk tanpa proses pelibatan yang jelas. Banyak warga mengaku baru mengetahui keberadaan operasi tambang setelah alat berat mulai bekerja. Sejak itu, satu per satu persoalan muncul: lahan berpindah tangan tanpa persetujuan, ruang kelola masyarakat menyempit, dan suara protes dibalas intimidasi.

Sejumlah warga bercerita tentang praktik pengambilalihan tanah yang tidak transparan. Mereka yang bertahan kerap berhadapan dengan aparat dan proses hukum. Kasus kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya masih membekas sebagai trauma kolektif. Hingga kini, sebagian konflik agraria belum menemukan titik terang.

Di tengah situasi tersebut, rencana relokasi desa semakin menambah kegelisahan. Warga menilai pemindahan itu mengancam identitas mereka sebagai komunitas adat yang telah turun-temurun hidup berdampingan dengan alam Pulau Obi. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan aturan dan petunjuk teknis, namun mayoritas warga menolak karena merasa tidak pernah diajak berdialog secara setara.

Upaya memindahkan kampung, menurut pengakuan warga, dilakukan secara perlahan melalui sektor pendidikan. Sekolah menengah lebih dulu dipindahkan ke kawasan baru, disusul sekolah dasar. Anak-anak yang semula belajar di desa kini harus beradaptasi di lokasi berbeda. Bagi masyarakat, langkah itu dianggap sebagai strategi agar perpindahan penduduk terjadi tanpa penolakan terbuka.

Hal tersebut mengemuka pada temu Pers WALHI bertajuk Transisi Energi atau Transisi Bencana? Realitas Tambang Nikel di Maluku Utara, di Gerai O’balihara Jumat (30/1/2026) dengan menghadirkan Nurhayati Jumadi, Warga Kawasi, Sarbanun Lewer – Warga Kawasi, Samsir Lawedi – Warga Kawasi, Faisal Ratuela – Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara dan dimoderatori Patria Rizky Ananda – Pengkampanye Iklim & Isu Global, Eksekutif Nasional WALHI 

Dampak lingkungan juga semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Air yang dulu jernih dan layak minum kini berubah rasa. Warga mengeluhkan air yang menjadi asin, berbau, bahkan menimbulkan sakit perut jika tidak dimasak dengan benar. Sejak beberapa tahun terakhir, kualitas air terus menurun dan memunculkan kekhawatiran akan kesehatan jangka panjang.

Laut yang menjadi sumber utama penghidupan perempuan nelayan ikut terdampak. Jika dahulu beberapa jam melaut sudah cukup untuk membawa pulang ikan bernilai jutaan rupiah, kini seharian menjaring belum tentu menghasilkan lauk untuk keluarga. Air laut berubah keruh dan kuning, jaring cepat dipenuhi lumpur, dan ikan semakin menjauh dari pesisir. Banyak nelayan memilih berhenti melaut karena merasa usaha mereka tak lagi sebanding.

Aktivis lingkungan menilai situasi Pulau Obi sudah berada pada titik rawan. Luas pulau yang terbatas dibebani puluhan izin tambang yang menguasai sebagian besar wilayah daratan. Laju ekstraksi dianggap melampaui daya dukung ekologis pulau kecil, sehingga bencana ekologis tinggal menunggu waktu.

Masalahnya bukan hanya soal lubang tambang, tetapi cara negara memandang wilayah kepulauan. Di pulau kecil, darat dan laut adalah satu kesatuan ruang hidup. Ketika hutan dilepas untuk industri tanpa memperhitungkan zona penyangga dan daerah aliran sungai, dampaknya langsung menjalar menjadi banjir, longsor, serta pencemaran pesisir. Pada akhirnya yang terancam bukan sekadar ekosistem, melainkan ketahanan pangan dan keselamatan manusia.

Kisah dari Desa Kawasi memperlihatkan sisi lain dari euforia transisi energi. Di atas kertas, nikel menjadi komoditas strategis untuk baterai kendaraan listrik dan ekonomi hijau. Namun di lapangan, warga justru menghadapi kehilangan tanah, laut, dan masa depan. Bagi mereka, pertanyaannya sederhana: energi hijau untuk siapa, jika harga yang dibayar adalah hidup mereka sendiri?

 

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Green Economy Insight Terbaru