Demokrasi yang Melemah: Saat Kekuasaan dan Modal Terlalu Dekat, Lingkungan Jadi Tumbal

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kalau kita mau jujur, banyak bencana ekologis di Indonesia bukan semata-mata “takdir alam”. Ia punya akar yang jauh lebih manusiawi: cara kita memutuskan sesuatu sebagai negara.

Saat banjir besar terjadi, orang menyalahkan hujan. Saat longsor, orang menyalahkan kontur tanah. Saat kebakaran hutan, orang bilang “musim kemarau”.Semua itu benar, tapi hanya separuh cerita.

Separuh lainnya adalah pertanyaan yang sering tidak ditanyakan:

• Baca juga:

  JPRR Sebut Capres-Cawapres Tunggal Pertanda Kemunduran Demokrasi

• mengapa kawasan resapan berkurang? mengapa hutan bisa terbakar berulang?
• mengapa tambang terus merangsek sampai dekat permukiman?

Jawabannya tidak berdiri di langit. Jawabannya ada di ruang politik: dalam relasi kuasa, kebijakan, dan kepentingan modal.

Dokumen “Peta Jalan Politik Hijau: Pulihkan Indonesia 2024” dari WALHI menegaskan bahwa krisis ekologi hari ini bertaut kuat dengan kemunduran demokrasi. Kekuatan lembaga negara melebar, kontrol publik melemah, dan ruang warga semakin dipersempit. 

• Baca juga:

  China Siapkan Ekspansi Pasar Karbon Nasional untuk Semua Industri Utama pada 2027

Di situ, keputusan tidak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, tetapi sering bergerak mengikuti arus kepentingan ekonomi-politik.

Demokrasi Ada, tapi Apakah Sehat?

• Baca juga:

  Mitigasi Bencana Diperketat: Tambang Berbahaya di Jabar Mulai Ditutup Permanen

Kita memang masih punya pemilu, partai politik, kampanye, dan debat publik.Tapi demokrasi bukan cuma soal prosedur. Demokrasi adalah soal substansi: apakah rakyat benar-benar punya daya untuk menentukan arah negara?

WALHI menggambarkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, ditandai oleh menguatnya oligarki dan lemahnya akuntabilitas. Dalam situasi seperti ini, kebijakan publik rentan dijadikan “jalan tol” bagi kepentingan segelintir pihak. 

Dan jika demokrasi melemah, isu ekologis biasanya menjadi yang paling cepat dikorbankan. Karena kerusakan lingkungan bisa “dilegitimasi” lewat dokumen legal.

Oligarki Itu Bukan Teori, tapi Praktik Sehari-hari

Banyak orang menganggap oligarki sebagai istilah berat. Padahal dampaknya sangat nyata.

Oligarki, secara sederhana, adalah keadaan ketika:

• keputusan politik terlalu dekat dengan kepentingan bisnis,
• pejabat publik memiliki relasi kuat dengan modal,
• regulasi dibuat untuk memudahkan ekspansi investasi,
• dan kritik publik dianggap pengganggu.

Di kondisi ini, lingkungan sering dianggap penghambat. Karena perlindungan lingkungan berarti ada batas: batas izin, batas eksploitasi, batas kawasan lindung.Sementara investasi besar cenderung suka batas yang longgar—atau lebih ekstrem: batas yang hilang.

Inilah yang membuat banyak kebijakan pembangunan di Indonesia seperti berlari cepat, tetapi lupa mengikat tali sepatu. Kelihatan cepat, tapi riskan jatuh.

Ketika Regulasi Menjadi Alat, Bukan Pelindung

Salah satu poin penting dalam dokumen WALHI adalah kritik pada penggunaan perangkat hukum yang justru mengamankan kepentingan tertentu, bukan melindungi warga.Dalam bahasa yang lebih mudah: hukum bisa dipakai sebagai pelindung rakyat, tetapi juga bisa dipakai sebagai alat pembenaran.

Jika aturan soal lingkungan dilemahkan, dampaknya bukan hanya pada dokumen administratif. Dampaknya langsung pada ekosistem:

• izin semakin mudah,
• pengawasan lemah,
• daya dukung lingkungan tidak dihitung,
• kawasan kritis dibiarkan.

Dan pada akhirnya, bencana ekologis menjadi “biaya pembangunan” yang dibayar warga.

Konflik Agraria: Luka yang Terus Dibuka

Saat negara terlalu fokus pada investasi skala besar, sering kali yang dikorbankan adalah ruang hidup.Masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional—mereka bukan sekadar “kelompok rentan”. Mereka adalah pemilik sejarah, pemilik pengetahuan lokal, dan penjaga ekosistem.

Namun dalam banyak kasus, ruang hidup mereka berubah menjadi peta konsesi: tambang, perkebunan, proyek pesisir, hingga kawasan wisata.

WALHI menyoroti bahwa aktivitas ekstraktif dan proyek besar sering memicu konflik sosial, perampasan ruang hidup, dan kerusakan ekosistem. 

Dan konflik agraria tidak pernah murni soal tanah. Ia adalah soal martabat: soal bisa makan dari tanah sendiri, soal bisa hidup tanpa rasa takut.

Ruang Sipil Menyempit: Mengapa Kritik Dianggap Mengganggu

Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik. Tapi dalam realitas politik yang ditarik oleh kepentingan modal, kritik sering dianggap “menghambat”.

Ruang sipil menyempit saat:

• aktivis dilabeli provokator,
• warga dipersulit ketika menolak proyek,
• komunitas lokal tidak dilibatkan dalam konsultasi,
• dan suara publik kalah oleh kekuatan uang.

WALHI mengingatkan bahwa proses demokrasi yang sehat harus menjamin partisipasi rakyat. Tanpa itu, kebijakan ekologis hanya akan menjadi jargon.

Mengapa Politik Hijau Berarti Membenahi Demokrasi

Di sinilah letak pesan utama episode ini:

• kita tidak bisa menyelamatkan lingkungan tanpa membenahi demokrasi.
• Karena selama kebijakan dikendalikan oleh kepentingan sempit, maka:
• pemulihan lingkungan akan kalah oleh ekspansi,
• perlindungan kawasan lindung mudah digeser,
• dan bencana akan terus berulang.

Politik hijau menuntut demokrasi yang lebih substantif:

• transparansi,
• partisipasi warga,
• kontrol publik yang kuat,
• serta keberanian membatasi oligarki.

Jika rakyat berdaulat dalam keputusan, peluang pemulihan ekologi jadi lebih besar.

Baca lanjutan: Episode 4 — Energi Fosil dan Solusi Palsu: Mengapa Transisi Energi Harus Berkeadilan