Loading
Gagal panen karena kekeringan ekstrem menjadi salah satu dampak perubahan iklim. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kalau beberapa tahun terakhir kamu merasa “hidup makin mahal”, kamu tidak sendirian.Harga beras naik, cabai melonjak, telur ikut bergerak. Biaya transportasi terasa makin berat. Listrik dan BBM jadi bahan obrolan rutin. Di sisi lain, banjir dan longsor makin sering muncul seolah-olah sudah jadi musim baru: musim bencana.
Banyak orang mengira ini masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Inflasi beda urusan dengan banjir. Harga pangan tidak ada kaitannya dengan energi. Cuaca ekstrem cuma soal alam.
Padahal kenyataannya, semua itu saling terhubung dalam satu rangkaian besar yang disebut krisis berlapis.
Dokumen “Peta Jalan Politik Hijau: Pulihkan Indonesia 2024” dari WALHI menyebut bahwa krisis yang kita hadapi bukan tunggal, melainkan tumpang tindih: krisis iklim, krisis pangan, krisis energi, serta bencana ekologis yang makin intens.
Dan yang paling terasa dampaknya adalah rakyat biasa—terutama kelompok rentan yang tidak punya “bantalan” ekonomi.
Krisis Berlapis Itu Nyata: Kita Mengalaminya Setiap Hari
Krisis berlapis itu bukan istilah akademik yang jauh dari hidup.
Krisis berlapis adalah saat:
Di sinilah krisis menjadi “berlapis”. Satu masalah memicu masalah lain, lalu menjadi lingkaran tekanan yang panjang.
WALHI menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19, serta konflik Rusia–Ukraina yang mengganggu rantai pasok gandum sekaligus memicu lonjakan harga energi dan pupuk.
Yang menarik: masalahnya tampak “global”, tetapi dampaknya sangat lokal—terasa di warung dan pasar dekat rumah kita.
Kenapa Pangan Mahal? Bukan Sekadar “Pedagang Nakal”
Setiap kali harga pangan naik, biasanya muncul dua “kambing hitam” langganan: pedagang dan cuaca.Padahal kenaikan harga pangan sering punya akar yang lebih panjang, yaitu biaya produksi pangan dan ketahanan sistem pangan.
Dalam dokumen WALHI dijelaskan bahwa konflik global dan gejolak energi membuat harga pupuk melonjak tinggi. Ketika pupuk naik, biaya bertani ikut naik. Dan saat biaya bertani naik, harga jual pun terdorong naik.
Di sini kita bisa melihat: ternyata energi dan pangan itu satu paket.
Kalau energi mahal—baik karena konflik global, perubahan harga minyak, atau ketergantungan energi fosil—maka:
Karena itu, inflasi pangan bukan melulu soal pasokan di pasar. Ia terkait dengan sistem ekonomi dan energi yang lebih besar.
Perubahan Iklim Membuat Panen Tidak Bisa Ditebak
Sekarang kita masuk ke akar masalah yang sering dianggap “cuma cuaca”.Masalahnya bukan sekadar hujan atau panas. Masalahnya: pola musim berubah.Petani tradisional bergantung pada ritme alam yang relatif stabil. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ritme itu kacau. Musim hujan bisa mundur, panas bisa memanjang, hujan ekstrem datang tidak terduga.
Akibatnya:
WALHI menyoroti adanya penurunan produksi beras dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya dipengaruhi oleh faktor iklim dan turunnya luas tanam.
Dari sini kita paham: perubahan iklim bukan ancaman “masa depan”. Ia sedang bekerja di sawah, kebun, dan rantai distribusi pangan hari ini.
Energi Fosil: Akar Krisis yang Paling Mahal
Lalu kenapa energi kita rapuh? Karena Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil.Energi fosil bukan hanya soal polusi. Ia adalah sumber utama emisi yang memperparah perubahan iklim. Dan di saat yang sama, energi fosil menciptakan kerentanan ekonomi karena harga globalnya mudah bergejolak.
Saat energi fosil jadi pusat sistem, kita akan menghadapi dua krisis sekaligus:
Dalam peta jalan itu, WALHI menekankan bahwa perubahan iklim menyebabkan kerusakan sistem produksi pangan dan memperkuat kemiskinan serta ketimpangan.
Artinya, energi fosil tidak hanya menciptakan masalah lingkungan. Ia membentuk krisis sosial.
Transisi Energi: Penting, tapi Jangan Tertipu “Solusi Palsu”
Di titik ini, banyak orang berkata: “Ya sudah, kita transisi energi saja.” Benar. Transisi energi itu penting.
Tapi masalahnya, transisi energi juga bisa menjadi proyek baru yang salah arah jika dilakukan sembarangan—tanpa keadilan dan tanpa perlindungan ruang hidup warga.WALHI menyebut adanya solusi palsu transisi energi. Maksudnya: ada kebijakan atau proyek yang diklaim “hijau” tetapi tetap merusak ekosistem dan memicu konflik sosial.
Ini yang harus diwaspadai.
Sebab kalau transisi energi hanya memindahkan pusat keuntungan dari “oligarki fosil” ke “oligarki energi baru”, maka rakyat tetap jadi korban.Transisi energi yang benar harus:
Bukan sekadar mengganti jenis energi, lalu mengulang ketidakadilan yang sama.
Bencana Makin Sering: Kenapa Selalu Kita yang Kaget?
Sekarang bagian yang paling sering kita alami: bencana.
Tiap kali banjir besar terjadi, orang berkata: “Ini cuaca ekstrem.” Betul. Tapi cuaca ekstrem hanya pemantik. Yang memperparahnya adalah kerusakan ekosistem dan tata ruang yang tidak berpihak pada keselamatan.
WALHI menyebut bahwa bencana ekologis makin intens dan semakin sering terjadi, dengan dampak yang luas bagi masyarakat.
Di sini, krisis iklim dan krisis tata kelola bertemu. Perubahan iklim membuat hujan ekstrem, tetapi lahan resapan yang hilang membuat air tidak punya “tempat pulang”. Sungai menyempit, drainase buruk, kawasan hijau hilang.
Hasilnya: sekali hujan ekstrem—banjir jadi besar.
Dan ketika banjir terjadi, ia tidak hanya merusak rumah. Ia memukul ekonomi warga:
Itulah sebabnya krisis berlapis sangat menekan. Bukan hanya bencana, tapi bencana yang datang saat dompet sudah menipis.
Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Makin Tajam
Inilah sisi yang paling sering luput dibahas: krisis tidak menghantam semua orang secara sama.
Orang kaya masih punya bantalan:
Dalam peta jalan, WALHI menekankan bahwa krisis iklim memperparah ketimpangan dan kemiskinan.
Karena itu, krisis ekologis bukan isu “aktivis hijau” saja. Ini isu dapur, isu biaya hidup, isu ketahanan keluarga.
Lalu Apa yang Bisa Dilakukan?
Kalau kita paham krisis berlapis, maka kita juga paham: solusinya tidak bisa parsial.
Tidak cukup menyelesaikan satu hal, misalnya hanya:
Krisis berlapis butuh pendekatan yang menyentuh akar:
Dan di titik ini, politik hijau menjadi sangat relevan, karena politik hijau tidak bicara “satu proyek”, melainkan arah negara.
Apa Berikutnya?
Pada episode selanjutnya, kita akan masuk lebih tajam: kenapa kebijakan sering tidak memihak rakyat dan lingkungan? Siapa yang diuntungkan dari sistem seperti ini?
Baca lanjutan: Episode 3 — Demokrasi yang Melemah: Saat Kekuasaan dan Modal Terlalu Dekat, Lingkungan Jadi Tumbal