Ketika Pembangunan Mengorbankan Alam: Politik Hijau Jadi Jalan Keluar

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ada satu hal yang belakangan terasa makin jelas: hidup di Indonesia hari ini seperti berjalan di atas lantai yang retak—retaknya banyak, saling terhubung, dan kita sering baru sadar setelah jatuh.

Harga pangan naik dan daya beli melemah. Cuaca makin “aneh”: panas panjang, lalu hujan ekstrem yang menenggelamkan jalan dan permukiman. Bencana datang seperti agenda rutin: banjir, longsor, kebakaran hutan, abrasi pesisir. Di sisi lain, ruang publik makin bising tetapi sering kehilangan substansi. Masyarakat gaduh, sementara keputusan politik berjalan seperti biasa—seakan krisis yang kita alami adalah urusan sampingan.

Di tengah situasi itu, muncul satu istilah yang kian sering dibicarakan di lingkaran aktivis lingkungan dan pegiat demokrasi: politik hijau.

• Baca juga:

  WALHI Nilai Draf Second NDC Indonesia Gagal Wujudkan Keadilan Iklim

Tapi politik hijau bukan soal mengganti warna logo partai menjadi hijau. Bukan juga kampanye “tanam pohon” yang viral lalu hilang seminggu kemudian. Politik hijau adalah cara baru memandang arah negara—cara yang mengikat masalah lingkungan dengan masalah demokrasi, ekonomi, dan keadilan sosial.

Dan pentingnya: politik hijau lahir bukan karena kita kekurangan program, melainkan karena kita kekurangan arah.

• Baca juga:

  Ketika Pembangunan Mengorbankan Alam: Politik Hijau Jadi Jalan Keluar

Dokumen “Peta Jalan Politik Hijau: Pulihkan Indonesia 2024” dari WALHI menunjukkan bahwa krisis yang kita alami hari ini bersifat sistemik. Ia bukan kebetulan. Ia hasil dari pola pembangunan dan pola kekuasaan yang terus diulang.

Krisis Tidak Pernah Datang Sendiri

• Baca juga:

  WALHI Soroti Draft RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: 7 Catatan Kritis untuk DPR dan Pemerintah

Orang sering membahas krisis iklim sebagai sesuatu yang “akan terjadi”. Padahal, kenyataannya krisis iklim sudah berada di sini, sekarang, dan dampaknya nyata.Krisis iklim memperparah bencana hidrometeorologis: banjir, longsor, angin ekstrem. Di saat yang sama, krisis iklim juga memukul sektor pangan. Musim tanam bergeser, panen gagal, produksi menurun—yang ujungnya membuat harga pangan tidak stabil.

Lalu krisis energi menambah tekanan. Ketika dunia bergolak, energi menjadi mahal. Biaya transportasi meningkat, harga bahan pokok ikut terdorong naik. Dan dalam kondisi seperti ini, kelompok paling rentan selalu jadi pihak pertama yang terdampak.

WALHI menyebutnya sebagai krisis yang saling terhubung: krisis iklim, krisis pangan, krisis energi, serta rentetan bencana ekologis dan ketimpangan sosial. 

Karena itu, membicarakan politik hijau tidak bisa dengan kacamata “satu isu satu kebijakan”. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara berpikir: bahwa krisis ekologis adalah krisis politik dan krisis keadilan.

Masalahnya Bukan Cuma Alam, tapi Cara Negara Memutuskan

Ini bagian yang sering tidak nyaman dibahas: mengapa kerusakan lingkungan terus terjadi meski kita punya banyak lembaga, banyak aturan, dan banyak jargon pembangunan?

Jawabannya ada pada bagaimana keputusan dibuat.

Dokumen WALHI menilai demokrasi Indonesia sedang menghadapi penurunan kualitas yang serius. Kekuatan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif melebar, sementara kontrol publik melemah. Ruang sipil menyempit, dan kebijakan strategis sering lahir tanpa partisipasi bermakna dari warga. 

Dalam kondisi seperti itu, keputusan politik rentan “ditarik” ke arah kepentingan modal.

Inilah yang oleh banyak pihak disebut sebagai oligarki: jejaring kekuasaan-politik-bisnis yang sangat kuat dan mampu mengarahkan kebijakan negara sesuai kepentingannya.

Jika oligarki menguat, lingkungan sering jadi korban pertama. Karena industri ekstraktif—pertambangan, perkebunan skala besar, proyek raksasa—membutuhkan lahan, membutuhkan air, membutuhkan legitimasi politik. Sering kali, legitimasi itu hadir lewat regulasi yang mempermudah izin dan melemahkan perlindungan lingkungan.

Akibatnya, “pembangunan” tumbuh, tetapi keselamatan warga mengecil.

Mengapa Politik Hijau Bukan Pilihan, tapi Kebutuhan

Di sinilah letak urgensi politik hijau.

Politik hijau adalah usaha mengembalikan mandat negara: melindungi rakyat dan ruang hidupnya. Ia berangkat dari kesadaran bahwa lingkungan bukan bonus pembangunan, melainkan fondasi kehidupan.

Dan karena ia fondasi, maka:

• kebijakan energi harus mempertimbangkan emisi dan keadilan,
• kebijakan pangan harus melindungi petani dan sistem produksi lokal,
• kebijakan tata ruang harus menjaga kawasan lindung, resapan, dan ekosistem pesisir,
• kebijakan ekonomi harus menghitung biaya ekologis (yang selama ini sering disembunyikan).

WALHI dalam dokumen peta jalan menegaskan bahwa perjuangan ekologis harus dipahami sebagai perjuangan politik. Perubahan tidak cukup pada level teknis; ia membutuhkan agenda perubahan yang menyentuh struktur kekuasaan dan arah pembangunan.

Dengan kata lain: kalau politik tetap dikuasai oleh kepentingan sempit, maka sebaik apa pun program lingkungan akan selalu berakhir sebagai “hiasan”.

Kita Sering Salah Memahami Pembangunan

Kita diajarkan bahwa pembangunan itu identik dengan proyek besar: jalan tol, gedung, kawasan ekonomi, investasi. Tapi kita jarang diajak mengukur pembangunan dari satu pertanyaan sederhana: apakah hidup warga menjadi lebih aman?

Sebab banyak wilayah hari ini mengalami paradoks:

• investasi meningkat, tetapi banjir makin parah,
• proyek tumbuh, tetapi konflik agraria meluas,
• ekspor naik, tetapi warga sekitar sumber daya hidup dalam kemiskinan.

Politik hijau menantang paradigma itu. Ia menolak pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan namun meninggalkan utang ekologis. Karena utang ekologis pada akhirnya dibayar rakyat: lewat bencana, lewat sakit, lewat kehilangan ruang hidup, dan lewat biaya hidup yang meningkat.

Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Ada kecenderungan buruk dalam cara kita merespons krisis: kita bergerak setelah bencana terjadi. Kita sibuk saat banjir besar datang. Kita ramai ketika longsor menelan korban. Kita panik ketika harga pangan melonjak.

Lalu setelah itu berlalu, kita kembali pada rutinitas. Padahal yang diperlukan adalah perubahan sebelum bencana berikutnya datang. Dan perubahan itu tidak bisa hanya diminta dari individu (“kurangi plastik”, “hemat listrik”), sementara struktur besar dibiarkan berjalan.

Politik hijau hadir untuk menjawab kebutuhan itu: menggeser pusat kebijakan dari kepentingan segelintir menjadi kepentingan publik, dari pembangunan yang merusak menjadi pembangunan yang memulihkan, dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang berkeadilan.

Karena jika tidak, kita akan terus mengulang siklus yang sama: bencana datang—bantuan turun—lupa—ulang lagi.

Apa Berikutnya?

Episode pertama ini adalah pintu masuk. Di episode selanjutnya, kita akan membedah krisis berlapis yang membuat hidup makin mahal dan bencana makin sering: bagaimana perubahan iklim, krisis energi, dan krisis pangan terhubung dalam satu rantai.

Baca lanjutan: Episode 2 — Krisis Berlapis: Ketika Iklim Mengguncang Pangan, Energi, dan Ekonomi Warga