-
-
-
Loading
Loading
Head of Advisory PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Irman Boyle menyampaikan materi Workshop Konsolidasi Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru dalam RPJMD Provinsi 2025-2029 yang digelar oleh Bappenas di Makassar, Selasa (2/12/2025). (ANTARA/HO-IIF)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Upaya memperkuat ekonomi biru di daerah dinilai semakin terbuka lebar. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menilai pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menghadirkan infrastruktur maritim yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Head of Advisory IIF, Irman Boyle, menjelaskan bahwa KPBU memungkinkan sektor swasta terlibat dalam pembiayaan dan pengembangan proyek. Skema ini dinilai efektif membantu daerah yang masih berhadapan dengan keterbatasan anggaran, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur penting di wilayah pesisir.
IIF sendiri telah memiliki sejumlah portofolio di sektor ekonomi biru. Salah satunya adalah keterlibatan langsung dalam pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema KPBU. Melalui dukungan pembiayaan dan konsultasi teknis, IIF berperan dalam meningkatkan konektivitas logistik laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen IIF dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada proyek-proyek maritim nasional. Keberhasilan Pelabuhan Anggrek juga dianggap sebagai model proyek KPBU yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain.
Tak hanya itu, IIF juga terlibat dalam layanan advisory untuk proyek-proyek ekonomi biru lain, seperti rencana pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan Batam dan Singapura. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, mengoptimalkan potensi kelautan, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kawasan pesisir.
IIF menegaskan bahwa dukungan terhadap transformasi ekonomi biru merupakan bagian dari mandat perusahaan sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Fokusnya adalah memastikan proyek yang dikembangkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dikutip Antara.
Dukungan serupa datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund, Yahya Rachmana Hidayat, yang mendorong pemda untuk mencari alternatif pembiayaan inovatif dan ramah lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menghadirkan infrastruktur maritim yang adaptif terhadap perubahan iklim serta mampu menjaga kelestarian laut bagi generasi mendatang.
