KLH Perluas ProKlim: Menguatkan Aksi Iklim dari Komunitas Hingga ke Kota

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan kualitas Program Kampung Iklim (ProKlim), sebuah inisiatif nasional yang mendorong komunitas lokal menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif, menyampaikan bahwa percepatan perlu dilakukan di dua sisi: penambahan lokasi ProKlim dan penguatan pendampingan teknis. Dukungan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil disebut sebagai kunci agar aksi iklim di tingkat tapak semakin terasa dampaknya.

“Saat komunitas diberdayakan, lahir solusi iklim yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Itulah energi yang menggerakkan Indonesia menuju target NDC,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Hanif juga menekankan bahwa ProKlim merupakan representasi nyata peran Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dorongan global di COP30 mempertegas pentingnya aksi berskala lokal, dan Indonesia menjawabnya melalui penguatan ProKlim yang tumbuh dari desa, kelurahan, hingga kawasan perkotaan.

Hingga akhir 2025, 1.327 lokasi telah mendaftar dalam ProKlim melalui Sistem Registri Nasional–Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLH/BPLH. Lokasi tersebut mencakup 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota, menunjukkan besarnya antusiasme daerah dalam memperkuat ketahanan iklim.

Sebagai bentuk apresiasi, KLH/BPLH menggelar Anugerah ProKlim 2025 di Jakarta pada Senin (1/12). Sebanyak 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama diberikan kepada komunitas yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi aksi iklim. Selain itu, penghargaan Apresiasi Pembina ProKlim diberikan kepada 25 pemerintah daerah—empat provinsi, 12 kabupaten, dan sembilan kota.

KLH juga memberikan Apresiasi Pendukung ProKlim kepada sembilan institusi yang terdiri dari delapan perusahaan dan satu lembaga non-pemerintah.

Hanif menegaskan bahwa peran pemerintah provinsi sangat penting, terutama sebagai pendamping utama kabupaten/kota. Ia mendorong hadirnya kolaborasi lebih kuat antara pelaku usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil agar inovasi dan pendampingan aksi iklim di tingkat tapak semakin merata.