-
-
-
Loading
Loading
Indonesia Sukses Turunkan Emisi 20,25 Juta Ton CO2e Lewat Proyek REDD+. (Republica)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Indonesia resmi menutup Proyek REDD+ Result-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) Output 1 yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setelah berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 20,25 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) selama periode 2014–2016.
Sekretaris KLHK yang juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan emisi ini menjadi dasar bagi Indonesia menerima insentif internasional senilai 103,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun dari Green Climate Fund (GCF). Dana tersebut merupakan bentuk pengakuan global atas pencapaian Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim.
Dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (7/10), Vivien menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi lintas sektor dan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di berbagai level. Pengelolaan dana iklim, menurutnya, dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bekerja sama dengan UNDP.
"Dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, pengelolaan REDD+ dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan," ujarnya dikutip Antara.
Dana hasil insentif kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi Strategi Nasional REDD+ 2021–2030, pembangunan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), pengembangan platform SIGN SMART, serta peningkatan kapasitas tata kelola di tingkat pusat hingga daerah.
Vivien menyatakan bahwa proyek ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya mampu menjaga lingkungan, tetapi juga menjadikan aksi iklim sebagai sumber manfaat nyata bagi masyarakat dan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.
Ia menegaskan bahwa target iklim nasional, seperti penurunan emisi 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Paris Agreement, harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab oleh seluruh sektor.
Dalam penutupan resmi proyek yang digelar di Jakarta, Senin (6/10), Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki juga menyoroti bahwa REDD+ bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan adat. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana REDD+ telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata, khususnya bagi komunitas-komunitas yang hidup di sekitar hutan.
Rohmat menutup pernyataannya dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, seraya menyebut bahwa keberhasilan REDD+ ini menjadi landasan kuat menuju pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan visi Net Zero Emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
