-
-
-
Loading
Loading
Jusuf Kalla Library di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok. ANTARA/HO-Humas UIII/am.
GLOBAL HARMONY | GLOBAL HUMANITY
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa upaya perdamaian di Gaza tidak boleh berhenti pada meja diplomasi negara-negara besar. Menurutnya, perdamaian hanya akan bermakna jika melibatkan mereka yang hidup dan bertahan di tengah konflik: masyarakat Palestina dan Israel sendiri.
Pernyataan ini disampaikan JK merespons pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengingatkan, niat baik perdamaian harus berangkat dari pemahaman akar masalah di tingkat komunitas, bukan sekadar kesepakatan elite global.
“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Bagi JK, konflik berkepanjangan tidak bisa disembuhkan hanya dengan tekanan politik atau kompromi antarnegara. Warga lokal—yang menanggung luka, kehilangan, dan trauma—perlu diberi ruang untuk ikut menentukan arah rekonsiliasi dan pembangunan kembali.
Ia juga menilai bahwa inisiatif perdamaian yang terlalu elitis berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. Indonesia, kata JK, memiliki peran penting untuk mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi.
“Indonesia perlu memastikan proses perdamaian tidak hanya ditentukan oleh negara-negara besar. Masyarakat di wilayah konflik harus dilibatkan agar mereka bisa membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” tegasnya dikutip Antara.
Tanpa partisipasi warga lokal, JK menilai perdamaian akan sulit bertahan lama. Kesepakatan mungkin tercapai di atas kertas, tetapi tidak berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebagai informasi, Dewan Perdamaian untuk Gaza diluncurkan pada Kamis (22/1/2026) di sela pertemuan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam tersebut sebagai bentuk keterlibatan Indonesia dalam inisiatif perdamaian internasional itu.
