Rizal Ramli: Tak Ada Revolusi Anggaran Pemerintah untuk Fokus Tangani COVID-19

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Mantan Menko Perekonomian, Dr Rizal Ramli mengatakan bahaya pandemi terhadap perekonomian Indonesia sudah diwanti-wanti sejak Januari 2020, tapi Pemerintah baru sadar pada pertengahan Maret 2020. Karena itu, gerakan pemerintah bisa termasuk lambat.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi melalui Webinar bertajuk "Indonesia di Jurang Krisis Ekonomi", yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Sabtu (22/8/2020).

"Pandemi COVID-19 ini memperbesar krisis ekonomi Indonesia. Kemudian ada perbedaan antara krisis 1998 dengan sekarang. Kalau tahun 1998 ekspor masih hidup dan orang di luar Jawa masih ada aktifitas ekonomi yang hidup. Sekarang ekspor mati dan wilayah Jawa dan luar Jawa terkena dampak serius. Dampaknya merata,"ungkap Rizal Ramli.

• Baca juga:

  Filep Wamafma: Beri Kewenangan Luas kepada Pemprov dan Rakyat Papua Mengatur Daerahnya Sendiri

Kondisi ini menurut Rizal Ramli semakin parah terutama karena pemerintah tidak all out. "Tidak ada revolusi anggaran untuk fokus menangani COVID-19. Anggaran untuk masyarakat kurang mampu dan anggaran untuk membantu meningkatkan produksi pangan,"tegasnya.

Padahal kata Rizal Ramli kalau pemerintah fokus maka dapat memompa daya beli masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah lebih banyak masih dalam tahap perencanaan dan uji coba. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 6 bulan, tapi kita masih lebih banyak coba-coba.

• Baca juga:

  Rizal Ramli: Tak Ada Revolusi Anggaran Pemerintah untuk Fokus Tangani COVID-19

"Memang tidak ada manajemen kasus yang memadai. Padahal itu the core of public discussion,"ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan pemerintah pemerintah perlu hati-hati dalam spending money (menggunakan uang) jangan banyak wasting money atau membuang anggaran.

• Baca juga:

  Buat Kesalahan Fatal, Stafsus Milenial Dibubarkan Saja

Lanjut Jerry, jangan sampai dalam pengeluaran anggaran terjadi windows dressing. Hal ini mengacu pada upaya membuat laporan keuangan baik perusahaan dan di pemerintah terlihat lebih baik daripada realitas yang ada. Lantaran bisa ada tindakan memanipulasi angka, data, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

"Kalau era Soekarno dia bisa di juluki The Lion of Asia (Singa Asia), era Sorharto Indonesia di juluki The Tiger of Asia (Macan Asia) dan era Gus Dur ada istilah populer dari Rizal Ramli The Eagle Of Asia (Rajawali Asia) atau 'Rajawali Kepret',"sambungnya.

Lanjut Jerry, sudah 12 negara yang sudah masuk jurang krisis termasuk negara tetangga kita Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina. "Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen maka kita hampir masuk jurang jadi perlu orang-orang hebat di tim ekonomi Jokowi. Saat ini agak lemah kinerjanya perlu dirotasi,"tandas Jerry.

Jadi kata Jerry, pemerintah jangan risih dengan kritikan para pakar ekonomi. Kritik itu care (peduli), input (memberikan masukan), respectful (rasa hormat), timing (waktu yang tepat), inspire (memberikan inspirasi), constructive (membangun). Itulah istilah 'Critic'.

Berbeda dengan pendapat Ekonom UGM, Prof Gunawan Sumodiningrat PhD yang mengatakan untuk bisa keluar dari masalah ekonomi sekarang ini kita harus kembali ke jati diri bangsa, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah, mulai dari usaha mikro, BUMDes. "Saat ini sangat penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah,"ujarnya.

Back up Daya Beli Masyarakat

Sementara Peneliti Indef, Enny Sri Hartati mengatakan dalam situasi extraordinary (seperti kata Presiden Jokowi) penanganan pemerintah belum luar biasa, masih as usual. Padahal, pemerintah punya peran besar dengan berbagai diskresi yang dimiliki.

"Yang perlu diperhatikan adalah Pemerintah tidak boleh intervensi independensi Bank Indonesia, misalnya terkait beberapa kebijakan cetak uang yang justru melanggar UU. Menurut saya, di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap negatif bahkan lebih buruk,"kata Enny.

Menurut Enny, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membantu meningkatkan ekonomi sektor konsumsi rumah tangga yang memiliki persentase 56-an % daripada di bidang investasi yang hanya 35%. Yang menjadi kunci adalah back up daya beli masyarakat.

"Tetapi, sorry to say, pemerintah kelihatan belum ada keseriusan untuk berubah. Program yang ada lebih banyak retorika, tata kelola dalam manajemen krisis tidak ada. Kita sedang menghadapi persoalan yang serius. Justru di tengah situasi ini, kita dihadirkan oleh Omnibus Law, yang menurut saya adalah 100% oligarki,"kritik Enny.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Amir Uskara, mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, pemerintah bersama DPR melakukan dua penanganan, yaitu penanganan peningkatan COVID-19 dan penanganan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong belanja pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pemerintahan Belanda misalnya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Saat ini masih ada 2.400 triliun anggaran yang tersisa bisa dipakai untuk belanja pemerintah sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Political Economy & Policy Studies, Anthony Budiawan mengatakan Indonesia sok-sokan menjadi yang terbaik dengan menunjukkan pertumbuhan ekonomi aman, padahal kapasitas kurang. Krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 ini akan terjadi sepanjang tahun. Karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu resesi global."S aat ini BI tidak mempunyai independensi. Kebijakan moneter dari BI salah kaprah. Kita harus prepare the worst,"tandasnya.