Survei CELIOS: 78 Persen Responden Soroti Harga Kebutuhan Pokok, Daya Beli Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan, 78 persen responden menempatkan harga kebutuhan pokok sebagai salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi untuk memulihkan kepercayaan publik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian besar masyarakat. Harga bahan pangan dan kebutuhan dasar berkaitan langsung dengan kemampuan rumah tangga mengatur pengeluaran, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempertahankan kualitas hidup.

Dalam laporan tersebut, harga kebutuhan pokok menempati posisi teratas dalam daftar persoalan yang dianggap perlu segera diperbaiki. Isu berikutnya adalah lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang dipilih oleh 58 persen responden, disusul penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebesar 35 persen.

• Baca juga:

  Stok Beras Surplus, Pemerintah Jamin Pangan RI Aman dari Dampak Perang

Data itu menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan pekerjaan, pendapatan, dan kualitas pelayanan publik.

Lebih dari Separuh Responden Merasa Ekonomi Rumah Tangga Memburuk

• Baca juga:

  Ekonomi RI Tetap Tangguh, Konsumsi Domestik Jadi Penopang di Tengah Tekanan Global

Gambaran mengenai tekanan ekonomi juga terlihat dari penilaian responden terhadap kondisi rumah tangga mereka.

Dalam survei CELIOS, sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan satu tahun sebelumnya. Sebanyak 31 persen menilai kondisinya relatif sama, sedangkan hanya 16 persen yang merasa kondisi ekonomi rumah tangganya membaik.

• Baca juga:

  LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II 2026 Hanya 4,8 Persen, Ini Penyebabnya

Dengan demikian, jumlah responden yang merasa kondisi ekonominya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan mereka yang merasakan perbaikan.

Temuan ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pemerintah perlu dilihat pula dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Bagi rumah tangga dengan penghasilan terbatas, perubahan harga pangan dan kebutuhan dasar dapat memengaruhi alokasi belanja bulanan. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah sebanding, ruang untuk memenuhi kebutuhan lain pun berpotensi semakin sempit.

Lapangan Kerja dan Pendapatan Ikut Menentukan Daya Beli

Persoalan harga kebutuhan pokok juga berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Masyarakat tidak hanya membutuhkan barang dengan harga terjangkau, tetapi juga sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Survei CELIOS mencatat, 58 persen responden menempatkan lapangan kerja dan perlindungan pekerja sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Angka ini memperlihatkan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan dan kepastian kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dari aspirasi masyarakat.

Ketika kesempatan kerja terbatas atau pendapatan tidak mencukupi, kemampuan rumah tangga menghadapi kenaikan biaya hidup ikut tertekan. Karena itu, kebijakan pengendalian harga perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan.

Namun, temuan survei mengenai persepsi masyarakat ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu kebijakan tertentu menjadi penyebab memburuknya kondisi ekonomi rumah tangga. Data tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran persoalan yang dirasakan responden dan perlu ditelaah lebih lanjut melalui indikator ekonomi lainnya.

Harga Kebutuhan Pokok Perlu Menjadi Prioritas Evaluasi

Besarnya perhatian responden terhadap harga kebutuhan pokok memberi sinyal bahwa keterjangkauan biaya hidup perlu menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kebijakan pemerintah.

Upaya menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat daya beli masyarakat perlu mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Selain itu, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan keterkaitan antara harga barang, pendapatan, dan kesempatan kerja.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program ekonomi yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui pelaksanaan program atau capaian administratif, tetapi juga perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Survei CELIOS dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai persoalan yang menjadi perhatian responden. Meski demikian, hasilnya perlu dibaca sesuai metode pengumpulan data dan tidak otomatis dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Tentang Survei

Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran memuat survei masyarakat umum terhadap 1.142 responden. Penelitian menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads dengan pembobotan. Oleh karena itu, persentase yang disajikan menggambarkan jawaban responden dalam penelitian tersebut, bukan hasil survei dengan sampel probabilitas yang otomatis mewakili seluruh populasi Indonesia.