Dasco Dorong APBN 2027 Jadi Penggerak Lapangan Kerja dan Pemerataan

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diharapkan tidak berhenti sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, anggaran tahun depan harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut Dasco, APBN 2027 perlu diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.

Pesan tersebut disampaikan Dasco dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

• Baca juga:

  APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Banggar DPR Minta Dampaknya Terasa hingga Desa

Dasco mengatakan, DPR bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN 2027 dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Karena itu, menurut dia, kebijakan fiskal perlu tetap menjaga kesehatan anggaran sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

• Baca juga:

  Analis: Langkah Dasco Panggil Petinggi Ekonomi Jadi Bukti DPR Jalankan Fungsi Pengawasan

“APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” kata Dasco.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasa Masyarakat

• Baca juga:

  DPR Dorong BEI Ciptakan Regulasi yang Bikin Investor Lokal dan Global Lebih Nyaman

Dasco menekankan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana belanja negara mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperkuat dunia usaha, serta membuka kesempatan ekonomi yang lebih merata.

“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian DPR sejak pembahasan RAPBN 2027, yang menempatkan manfaat anggaran bagi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun depan.

Setiap Rupiah APBN Harus Memberi Dampak

Lebih lanjut, Dasco meminta agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan nasional.

Menurut dia, anggaran negara harus mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan manfaat yang nyata serta berkeadilan.

Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan untuk memastikan kebijakan fiskal tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.

Dorong Sektor Riil dan Pemerataan Antarwilayah

Dalam arah kebijakan yang disampaikan, sektor riil menjadi salah satu bagian penting. Penguatan sektor ini dinilai diperlukan agar pertumbuhan ekonomi memiliki dampak lebih luas terhadap aktivitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Dasco menyoroti perlunya mempersempit kesenjangan sosial maupun kesenjangan antarwilayah.

Artinya, manfaat pembangunan dan belanja negara diharapkan tidak terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu saja. APBN harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.

Sebelumnya, dalam proses pembahasan RAPBN 2027, DPR dan pemerintah telah melalui sejumlah tahapan pembahasan setelah pemerintah menyampaikan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada DPR pada Agustus 2026.

DPR Selesaikan 20 RUU

Dalam pidato penutupan masa persidangan, Dasco juga menyampaikan sejumlah capaian DPR selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Salah satunya adalah penyelesaian 20 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Beberapa di antaranya mencakup RUU Pengaturan Reforma Agraria, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan RUU Satu Data Indonesia.

Penyelesaian sejumlah regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi DPR selain pembahasan kebijakan anggaran negara.

Masih Ada 13 RUU dalam Pembahasan

Meski telah menyelesaikan 20 RUU, agenda legislasi DPR masih berlanjut. Dasco mengatakan terdapat 13 RUU yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I.

Pembahasan terhadap sejumlah RUU tersebut akan dilanjutkan pada masa persidangan berikutnya yang dijadwalkan dimulai pada November 2026.

Dengan demikian, setelah APBN 2027 ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan dalam program yang efektif.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan APBN pada akhirnya bukan hanya angka dalam dokumen anggaran, melainkan apakah kebijakan tersebut mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menjaga kesejahteraan, dan memperkecil kesenjangan.

Arah itulah yang ditekankan Dasco ketika menyebut pertumbuhan ekonomi harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat.