Sambut HUT Ke-81 RI, APNI Dorong Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral untuk Wujudkan Indonesia Negara Adi Daya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Ketua Bidang Perizinan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Ense DC Solapung, mengatakan semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi agar Indonesia mampu menjadi negara maju dengan daya saing global yang semakin kuat.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bekerja, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih maju. Sesuai motto APNI, Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia, kami berharap cita-cita tersebut benar-benar dapat terwujud bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai," ujar Ense.

• Baca juga:

  HPM Nikel Baru Belum Sinkron, Penambang Tertekan Meski Negara Diuntungkan

Menurutnya, sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel, kini memegang peranan strategis dalam mendukung program hilirisasi nasional. Tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, industri nikel juga berperan penting dalam pengembangan baterai kendaraan listrik hingga mendukung transisi energi yang saat ini menjadi perhatian dunia.

Karena itu, APNI terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat investasi, membuka lebih banyak lapangan kerja, sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui tata kelola pertambangan yang semakin baik.

• Baca juga:

  HPM Nikel Baru Belum Sinkron, Penambang Tertekan Meski Negara Diuntungkan

Ense menjelaskan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat industri mineral kritis dunia apabila mampu membangun ekosistem pertambangan yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata. Yang lebih penting adalah mendorong lahirnya industri manufaktur hingga menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

• Baca juga:

  Morowali Makin Dilirik Investor, Investasi IMIP Naik Tajam hingga 2025

"Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui industrialisasi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional," katanya.

Selain hilirisasi, APNI juga menilai penyempurnaan tata niaga mineral menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah implementasi formula terbaru Harga Patokan Mineral (HPM).

APNI berpandangan bahwa penyempurnaan formula HPM harus dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan dinamika harga pasar global, kondisi industri nasional, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Formula yang tepat diharapkan mampu memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus menjaga optimalisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, APNI juga terus mendorong pembentukan Bursa Mineral Indonesia sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem perdagangan mineral yang lebih modern. Kehadiran bursa tersebut diyakini dapat membentuk harga yang lebih transparan, meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat pengawasan perdagangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pertambangan nasional.

Ense menambahkan, penguatan tata kelola mineral kritis dan mineral strategis juga menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok mineral dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan regulasi yang adaptif, kepastian hukum, transparansi, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta inovasi di sektor pertambangan harus terus diperkuat agar industri mineral Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku industri nikel, APNI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui berbagai masukan konstruktif guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

"Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola secara bijaksana, profesional, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat dalam pengelolaan mineral, memiliki industri yang kuat, masyarakat yang semakin sejahtera, dan dunia usaha yang tumbuh sehat sesuai semangat APNI, yaitu Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia," tutup Ense.