Istana Pastikan Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Belum Ada Rencana Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polri

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memastikan belum ada kebutuhan untuk memangkas anggaran sektor pertahanan maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penilaian itu didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat serta kesehatan fiskal negara yang tetap terjaga hingga saat ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, opsi pemangkasan anggaran memang bisa saja dilakukan apabila kondisi fiskal menghadapi tekanan atau muncul situasi tertentu yang mengharuskannya. Namun berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, langkah tersebut belum diperlukan.

"Kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan, mungkin itu akan dilakukan. Hasil evaluasi kami sampai hari ini, alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

• Baca juga:

  Dipanggil Prabowo ke Istana, Chatib Basri Tegaskan Tak Ada Tawaran Jadi Menteri Keuangan

Ia menjelaskan, kondisi fiskal pemerintah, termasuk posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masih berada dalam kondisi yang terkendali. Karena itu, pemerintah belum melihat adanya urgensi untuk memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan efisiensi belanja negara. Efisiensi tersebut difokuskan pada anggaran yang dinilai kurang produktif agar penggunaan APBN semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

• Baca juga:

  IHSG Menguat, Danantara Sebut Investor Makin Yakin pada Fundamental Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian anggaran pertahanan dan Polri apabila kondisi fiskal maupun target defisit APBN mengalami tekanan. Namun hingga kini, belum ada pembahasan mengenai pengalihan ataupun pemotongan anggaran tersebut.

Pernyataan itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran. Presiden juga menyebut pengurangan anggaran pertahanan maupun kepolisian dapat menjadi opsi jika dibutuhkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan mengatasi persoalan kelaparan.

• Baca juga:

  Tekanan Global Meningkat, Kemenkeu Pastikan Kondisi Keuangan RI Masih Stabil

Menurut Prasetyo, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah belanja negara digunakan secara efektif guna mendukung berbagai program prioritas nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun Antara alokasi fungsi pertahanan dalam APBN 2026 mencapai Rp337,37 triliun. Sementara anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada pada kisaran Rp145,6 triliun hingga Rp146,05 triliun.