Jakarta Siapkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Dananya untuk LRT, RSUD hingga Pengendalian Banjir

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah baru untuk membiayai pembangunan ibu kota. Bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027, Pemprov menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun. Dana yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pengendalian banjir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana penerbitan Obligasi Daerah telah diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

"Rencana penerbitan Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik," kata Pramono saat membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

• Baca juga:

  DPRD DKI Masih Kaji Rencana Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Tekankan Prinsip Kehati-hatian

Menurut Pramono, obligasi tersebut akan memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Sementara besaran kupon akan ditetapkan sesuai kondisi pasar keuangan saat penerbitan agar pembiayaan tetap efisien sekaligus menarik bagi investor.

Dana hasil penerbitan obligasi akan difokuskan untuk mendukung berbagai proyek prioritas, di antaranya pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, serta pembangunan rumah susun.

• Baca juga:

  DPRD DKI Masih Kaji Rencana Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Tekankan Prinsip Kehati-hatian

Persiapan Terus Dimatangkan

Pemprov DKI Jakarta kini terus mematangkan seluruh proses penerbitan Obligasi Daerah melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat. Pada 12 Juni 2026, Pemprov telah mengajukan permohonan dukungan yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.

• Baca juga:

  PT MRT Gelontorkan Rp300 Miliar Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta

Selain itu, proses persiapan juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Capacity Building mengenai creative financing pada 20–21 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), World Bank, UNDP, serta berbagai mitra pembangunan.

Pramono menegaskan, penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar penerbitan Obligasi Daerah berlangsung secara profesional dan dipercaya publik.

"Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta," ujar Pramono dikutip Antara.