Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi Libur Sekolah 2026

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian harga, pemerintah kembali menerapkan kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026 serta libur Natal dan tahun baru 2026/2027,” ujar Dudy dalam keterangannya di Jakarta.

• Baca juga:

  Libur Sekolah 2026 Jadi Motor Ekonomi, Pemerintah Bidik Transaksi Rp30 Triliun Lewat Program BINA

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga memastikan layanan transportasi tetap aman, nyaman, dan terjangkau di tengah tingginya mobilitas saat musim liburan.

“Kami ingin masyarakat tetap bisa bepergian dengan biaya yang lebih ringan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata di berbagai daerah,” tambahnya.

• Baca juga:

  Bali Penopang Pariwisata RI, Komisi VII DPR Dorong Dukungan APBN

Kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan program stimulus transportasi nasional selama periode liburan panjang.

Pemerintah menetapkan sejumlah insentif pada berbagai moda transportasi, di antaranya:

• Diskon 30% tiket kereta api kelas ekonomi komersial pada 20 Juni–5 Juli 2026
• Diskon 30% tarif kapal penumpang kelas ekonomi pada 20 Juni–15 Agustus 2026
• Diskon 100% jasa kepelabuhan untuk penumpang dan kendaraan tertentu pada 20 Juni–5 Juli 2026
• PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat ekonomi pada 24 Juni–5 Juli 2026

Selain itu, kebijakan ini juga mencakup berbagai lintasan penyeberangan strategis, seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Pototano, hingga Sape–Labuan Bajo.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama libur sekolah, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi daerah.

Menhub menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah juga memastikan seluruh operator transportasi tetap memenuhi standar pelayanan selama periode lonjakan penumpang.

Dengan adanya stimulus ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah merencanakan perjalanan, sementara sektor transportasi dan pariwisata berpotensi mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan.