Bahlil Pastikan Tak Ada Rencana Pemadaman Listrik, Pasokan Energi Nasional Aman

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Masyarakat tidak perlu khawatir soal kemungkinan pemadaman listrik dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak memiliki rencana melakukan pemadaman listrik.

"Insya Allah nggak," kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan antara Bahlil dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga pelayanan listrik kepada masyarakat tetap optimal.

• Baca juga:

  B50 Siap Berlaku 1 Juli 2026, Bahlil Optimistis Impor Solar Bisa Ditekan hingga Nol

Menurut Bahlil, salah satu isu penting yang dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero). Langkah ini dinilai penting agar perusahaan pelat merah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjaga pasokan listrik nasional.

"Secara umum sudah dibahas tadi, tidak ada masalah," ujarnya.

• Baca juga:

  PLN Janjikan Kinerja Lebih Baik Pasca Pemadaman Listrik Skala Besar

Selain memastikan kondisi kelistrikan tetap aman, pemerintah juga terus mengawasi ketersediaan energi primer, terutama batu bara yang menjadi bahan bakar utama sejumlah pembangkit listrik.

Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton setiap tahun. Hingga saat ini, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta ton. Dengan demikian, kekurangan pasokan yang masih harus dipenuhi berada di kisaran 20 juta ton.

• Baca juga:

  Pemadaman Listrik akibat Gangguan Sejumlah Pembangkit di Jawa

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian ESDM membentuk tim khusus pengadaan batu bara kalori sedang. Tim ini melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dalam rangka pengawasan energi primer agar persoalan seperti ini tidak terus berulang, kami membentuk tim pengadaan yang melibatkan PLN, Ditjen Minerba, dan BPKP," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026) dikutip Antara.

Ia mengakui PLN menghadapi tantangan dalam memperoleh batu bara kalori menengah. Salah satu penyebabnya adalah harga jual batu bara untuk kebutuhan domestik yang relatif lebih rendah dibanding harga pasar.

Saat ini, perusahaan tambang menjual batu bara kepada PLN berdasarkan skema Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga 70 dolar AS per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai 121,83 dolar AS per ton.

Atas kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian ESDM untuk memperkuat koordinasi dengan PLN, Ditjen Minerba, dan BPKP guna memastikan kebutuhan batu bara pembangkit dapat terpenuhi tanpa mengganggu pasokan listrik nasional.

Bahlil menegaskan pembentukan tim tersebut juga bertujuan meningkatkan transparansi dan sinkronisasi antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan data maupun informasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan baik dan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.