-
-
-
Loading
Loading
SPBU Pertamina. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan stimulus yang bersifat fundamental agar perekonomian tetap tumbuh.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai kombinasi antara stimulus jangka pendek dan penciptaan lapangan kerja menjadi strategi penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi.
Menurut Rizal, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara maupun belanja daerah yang memiliki efek berganda tinggi terhadap perekonomian. Selain itu, investasi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri padat karya juga harus mendapat perhatian lebih besar.
“Percepatan belanja pemerintah dan penguatan sektor produktif akan membantu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus mempertahankan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Rizal menjelaskan bahwa lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM. Karena itu, menjaga likuiditas dan keberlangsungan usaha sektor ini dinilai lebih efektif dalam menjaga pendapatan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan bantuan yang bersifat konsumtif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa stimulus jangka pendek tetap diperlukan. Namun, penyalurannya harus lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut penting mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menambah beban biaya hidup masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan inflasi yang pada Mei 2026 tercatat sekitar 3,08 persen secara tahunan (year on year), sementara suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) telah berada di level 5,50 persen.
“Kenaikan biaya hidup dan biaya kredit membuat ruang konsumsi masyarakat semakin terbatas,” kata Rizal.
Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah disarankan memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok rentan serta memperpanjang berbagai insentif untuk sektor padat karya. Selain itu, stabilitas harga pangan juga perlu dijaga agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat.
Rizal juga menilai pemerintah perlu memberikan subsidi ongkos distribusi bagi komoditas strategis guna menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, langkah tersebut lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi. Pasalnya, sebagian besar manfaat subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi sehingga berpotensi mengurangi efisiensi fiskal.
“Subsidi yang lebih tepat sasaran akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perluasan subsidi energi secara umum,” ujarnya dikutip Antara.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sejak 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi masih dipertahankan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar berada di level Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang mampu menjaga daya beli sekaligus memperkuat sektor produktif dinilai menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.
