Purbaya Bantah Rumor Mundur dari Kursi Menkeu, Tegaskan Tetap Jalankan Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai bendahara negara dan tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menyusul beredarnya rumor yang menyebut dirinya akan meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” ujar Purbaya sambil berkelakar di hadapan awak media.Purbaya mengaku heran dengan munculnya isu pengunduran dirinya. Menurutnya, rumor tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan kemungkinan sengaja diembuskan untuk memengaruhi sentimen pasar.

• Baca juga:

  Komisi XI DPR: PFII Dipimpin Gubernur Pilihan Presiden, tanpa Fit and Proper Test DPR

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai otoritas fiskal nasional tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

“Saya masih bekerja seperti biasa,” tegasnya.

• Baca juga:

  Menkeu: PFII Jadi Ekosistem Keuangan Kelas Dunia, Target Tarik Investasi Global dan Dongkrak Ekonomi RI

Rumor Muncul Setelah Rapat di DPR

Isu mengenai pengunduran diri Purbaya mulai beredar setelah dirinya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

• Baca juga:

  Kabar Baik untuk UMKM, Bunga Pinjaman Usaha Mikro Resmi Turun dari 22% ke 8%

Dalam agenda yang sama, Purbaya juga mengikuti penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional ke depan.

Usai rapat tersebut, Purbaya sempat menyampaikan bahwa pemerintah akan memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 dikutip Antara.

APBN Mei 2026 Masih Terkelola dengan Baik

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan, APBN hingga Mei 2026 mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi penerimaan, pendapatan negara berhasil mencapai Rp1.185 triliun atau sekitar 37,6 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah juga tumbuh cukup tinggi, yakni 34,4 persen secara tahunan.

Meski mengalami defisit, kondisi fiskal nasional dinilai masih berada dalam jalur yang terkendali. Hal itu tercermin dari keseimbangan primer yang masih mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun.

Surplus keseimbangan primer menjadi indikator penting yang menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta kewajiban utang negara secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pemerintah menilai fondasi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang tengah berjalan.