Bappenas Prediksi Dampak Perubahan Iklim Rugikan Ekonomi Indonesia Rp2.005 Triliun pada 2029

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Dampak perubahan iklim diperkirakan akan semakin membebani perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat mencapai Rp2.005 triliun pada 2029 apabila tidak diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih kuat.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, mengungkapkan bahwa nilai kerugian tersebut meningkat tajam dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang berada di angka Rp469 triliun.

"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar empat kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," ujar Nizhar dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

• Baca juga:

  Pemerintah Siapkan Institut Garam Nasional, Dorong Indonesia Menuju Swasembada Garam Industri

Menurutnya, tantangan pembangunan nasional saat ini semakin kompleks karena dunia menghadapi fenomena yang dikenal sebagai triple planetary crisis. Krisis ini mencakup tiga persoalan besar yang saling berkaitan, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya pencemaran lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi. Di bidang iklim, Indonesia memperkuat agenda mitigasi dan adaptasi melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) 2031–2035 serta National Adaptation Plan (NAP) 2026–2030.

Sementara itu, upaya menjaga keanekaragaman hayati dilakukan melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Pemerintah juga mendorong transformasi pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan melalui peta jalan serta rencana aksi ekonomi sirkular nasional.

Meski berbagai kebijakan telah disiapkan, Nizhar menegaskan bahwa ancaman kerugian ekonomi tersebut tetap berpotensi terjadi jika tidak diikuti aksi nyata dan kolaborasi yang lebih luas.

Karena itu, Bappenas bersama organisasi internasional Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Menurut Nizhar, kerja sama tersebut diharapkan mampu membuka peluang pendanaan baru yang dapat mendukung berbagai program pembangunan hijau dan berkelanjutan.

“Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia,” katanya dikutip Antara.

Melalui program GIFT, Indonesia menargetkan mobilisasi investasi hijau hingga 2 miliar dolar AS pada 2030, atau dua kali lipat dibandingkan total capaian investasi yang berhasil dihimpun pada fase-fase sebelumnya.

Program ini dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, mengembangkan model pembiayaan hijau yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kedua, mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memperluas akses Indonesia terhadap berbagai sumber pendanaan global.

Selain itu, GIFT juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan agar perspektif pertumbuhan hijau dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.

Dengan ancaman kerugian ekonomi yang terus meningkat akibat perubahan iklim, penguatan investasi hijau dan pembangunan rendah karbon dinilai menjadi salah satu langkah penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.