Indonesia Disebut Menuju Jurang? Akademisi Minta Pemerintah Fokus Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Kritik tajam media internasional terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia menjadi perhatian serius kalangan akademisi. Dalam diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?”, para ekonom, peneliti, dan akademisi menilai Indonesia memang belum berada di ambang krisis, tetapi sejumlah tanda peringatan mulai terlihat dan tidak boleh diabaikan.

Diskusi yang digelar oleh Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri itu berlangsung secara hibrida di Gedung Trinity Kampus Kuningan Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Forum dipandu oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D., dan membahas dua artikel terbaru media internasional The Economist yang menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dua artikel tersebut, yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy”, menilai Indonesia menghadapi risiko fiskal, pelemahan institusi, hingga erosi demokrasi. Respons pemerintah yang disampaikan secara terbuka di forum internasional juga dinilai memperkeruh persepsi global terhadap Indonesia.

• Baca juga:

  Ide Solusi Dua Negara Israel-Palestina, Din Syamsuddin: Langkah Terbaik, namun Hadapi Kendala Serius

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang terbuka bagi diskusi kritis berbasis data dan kajian ilmiah. Menurutnya, kebijakan publik yang baik harus dibangun melalui pendekatan akademik yang kuat, bukan sekadar respons emosional terhadap kritik.

“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.

• Baca juga:

  Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2026 Tembus 434,7 Miliar Dolar AS, BI Pastikan Aman

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dibaca sebagai sinyal penting terkait kondisi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap negara.

Menurutnya, tantangan utama yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat melemahnya integritas, meritokrasi, dan sistem pengawasan dalam pemerintahan.

• Baca juga:

  BSI Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,28% di 2026, Konsumsi & Investasi Jadi Motor Utama

“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

“Semua pihak rasanya mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” ujarnya.

Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, turut mengingatkan bahwa Indonesia memang belum berada di tepi jurang krisis. Namun, ia melihat sejumlah pola saat ini memiliki kemiripan dengan gejala yang pernah muncul sebelum krisis ekonomi 1997–1998.

“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.

Menurut Ikhsan, pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, menurunnya kekuatan institusi independen, hingga ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan merupakan sinyal yang harus diwaspadai sejak dini.

Meski begitu, ia menilai Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang relatif lebih kuat dibandingkan periode menjelang krisis 1998. Karena itu, ruang untuk melakukan koreksi kebijakan masih terbuka.

Ikhsan juga menyinggung pentingnya belajar dari masa reformasi di era B. J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri yang dinilai berhasil memulihkan stabilitas ekonomi melalui penghormatan terhadap institusi dan tata kelola demokrasi.

“Indonesia belum di jurang, tapi kita sedang berjalan menuju ke sana perlahan tapi nyata. Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai kritik yang disampaikan The Economist sebagian besar memiliki dasar yang kuat, terutama terkait tantangan fiskal, independensi bank sentral, komunikasi pemerintah, dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

Wijayanto mengingatkan agar pemerintah menghentikan pola kebijakan yang dibuat tanpa perencanaan matang. Menurutnya, proyek besar harus diawali kajian dampak, analisis risiko, hingga uji coba sebelum diterapkan secara luas.

“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis, ada piloting, kemudian baru di-eskalasi,” ujarnya.

Ia juga meminta agar kritik dari lembaga internasional tidak dipandang sebagai serangan politik, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan negara.

“Apa yang disampaikan oleh The Economist itu dianggap oleh pemerintah sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik, bukan mengedepankan teori konspirasi,” katanya.

Sementara itu, peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menilai laporan The Economist merupakan alarm penting bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi biasanya terjadi secara perlahan dan sering kali dianggap normal.

“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi enggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran kita masuk jurang baru benar?” ujarnya.

Menurut Siti, tantangan demokrasi Indonesia saat ini terlihat dari melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, sentralisasi kekuasaan, serta berkurangnya kualitas partisipasi publik.

“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami proses erosi. Demokrasi formal tetap ada, tapi substansi pengawasan dan partisipasi publik melemah,” katanya.

Di akhir diskusi, para pembicara sepakat bahwa kritik terhadap Indonesia perlu dijadikan momentum evaluasi bersama. Penguatan institusi negara, perbaikan tata kelola ekonomi, disiplin fiskal, iklim usaha yang sehat, serta demokrasi yang inklusif dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak benar-benar terperosok ke dalam krisis.