Loading
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya turun langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurut Prabowo, situasi dunia saat ini sedang berada dalam fase yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik dan tekanan geoekonomi global dinilai memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, meski pusat konfliknya berada jauh dari Tanah Air.
Dalam pidatonya di kompleks parlemen DPR/MPR RI Jakarta, Prabowo menyinggung berbagai peperangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah. Ia menilai kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Baca juga:
Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,” ujar Prabowo.
Karena itu, ia merasa perlu hadir langsung di hadapan anggota DPR RI untuk menyampaikan arah besar kebijakan ekonomi dan pengelolaan negara ke depan.
Prabowo mengatakan, sebagai Presiden Republik Indonesia dirinya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan negara tetap mampu melindungi rakyat di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ia juga menegaskan bahwa tugas seorang presiden bukan hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjaga kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga memastikan Indonesia tetap memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia.
APBN Disebut sebagai Alat Perjuangan Bangsa
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan tahunan pemerintah.
Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
“APBN bukan hanya angka-angka. APBN adalah alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memastikan masa depan Indonesia,” kata Prabowo.
Ia menyebut penyusunan RAPBN 2027 dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945.
Prabowo juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang para pendahulu bangsa. Karena itu, kebijakan ekonomi negara harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan kemandirian nasional.
Presiden Pertama yang Sampaikan KEM-PPKF Langsung di DPR
Rapat Paripurna DPR RI kali ini mencatat sejarah tersendiri. Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI dikutip dari Antara.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.
Dalam sidang tersebut, Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Turut hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Selain mendengarkan penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, Rapat Paripurna DPR RI juga membahas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.