Prabowo Tegaskan Tak Anti Pasar Bebas, tapi Negara Tetap Harus Lindungi Rakyat

NGANJUK, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas. Namun, menurutnya, negara tetap harus hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang berpotensi tertinggal dalam persaingan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak kalangan pengusaha untuk bersama-sama membangun kesejahteraan rakyat dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar negara Indonesia.

• Baca juga:

  Indonesia dan Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi, Fokus pada Energi hingga Semikonduktor

“Tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas, hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sistem pasar bebas memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut juga bisa menciptakan ketimpangan apabila tidak diawasi dengan baik.

• Baca juga:

  Prabowo dan Pengusaha Nasional Satu Suara Perkuat Ekonomi Indonesia

Prabowo menilai masyarakat kecil sering kali berada dalam posisi yang sulit ketika harus bersaing langsung dengan pemilik modal besar. Perbedaan kemampuan ekonomi yang terlalu jauh, kata dia, dapat memunculkan ketidakadilan sosial.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk memastikan kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama.

• Baca juga:

  Prabowo Dorong Konsep ‘Indonesia Incorporated‘, Sinergi Pemerintah dan Pengusaha Diperkuat

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung sosok Marsinah, aktivis buruh yang dikenal karena perjuangannya membela hak pekerja.

Marsinah diketahui hilang dan kemudian ditemukan meninggal dunia setelah menjadi negosiator aksi mogok ratusan buruh yang menuntut penerapan upah minimum serta kebebasan berserikat di perusahaan tempatnya bekerja.

Bagi Prabowo, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Sekarang pun saya memimpin, saya ingin tegakkan Undang-Undang Dasar kita. Saya ingin tegakkan Pancasila bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan,” katanya.

Prabowo juga mengajak para pelaku usaha untuk membangun semangat “Indonesia Incorporated”, yakni konsep pembangunan nasional yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari satu keluarga besar yang bekerja demi kepentingan bersama.

Menurut dia, kekayaan bangsa Indonesia harus dapat dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak.

“Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini,” ujar Prabowo dikutip Antara.

Konsep yang disampaikan Presiden itu sekaligus menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, mekanisme pasar, dan perlindungan sosial demi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia.