CORE: Intervensi Rupiah Harus Diperkuat agar Tekanan Inflasi Tidak Meluas

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mulai memberi tekanan terhadap harga-harga di lapangan. Meski belum tercermin signifikan pada angka inflasi nasional, kondisi ini dianggap perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu bergerak lebih sinkron dalam menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Menurut Yusuf, tekanan akibat pelemahan rupiah mulai terasa dari meningkatnya biaya impor, energi, hingga distribusi barang. Kondisi ini berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat secara bertahap.

• Baca juga:

  Pelemahan Rupiah Mulai Tekan UMKM, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi dan Subsidi Kedelai

“Walaupun inflasi masih relatif rendah, tekanan di lapangan sudah mulai terlihat, terutama dari kenaikan biaya impor, energi, dan distribusi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor, mulai dari pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, hingga barang modal. Karena itu, ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, dampaknya cepat atau lambat akan diteruskan pada kenaikan harga barang dan jasa.

• Baca juga:

  Menkeu Purbaya: Kenaikan Harga Pertamax Tidak Akan Berdampak Besar pada Inflasi

Yusuf mengatakan efek tersebut memang tidak langsung terasa sekaligus. Pada tahap awal, produsen dan distributor biasanya masih mencoba menahan kenaikan harga. Namun jika nilai tukar terus bertahan lemah dalam waktu lama, penyesuaian harga hampir tidak bisa dihindari.

Menurutnya, ada tiga sektor yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah.

• Baca juga:

  Ekonom: Fondasi Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Masyarakat Diminta Tetap Optimistis

Pertama, pangan impor seperti gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang sangat sensitif terhadap pergerakan kurs dolar AS.

Kedua, sektor energi dan transportasi. Pelemahan rupiah dapat memicu kenaikan harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik yang akhirnya berpengaruh pada harga barang di pasaran.

Ketiga, sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika biaya produksi meningkat, pelaku usaha berpotensi meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

Yusuf menilai langkah intervensi yang dilakukan BI memang penting untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah kepanikan pasar. Namun, menurut dia, intervensi moneter saja tidak cukup jika persoalan fundamental ekonomi belum diperbaiki.

“Sebab pasar juga melihat kondisi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor energi, dan persepsi terhadap ruang fiskal pemerintah,” jelasnya dikutip Antara.

Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan BI. Salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah memperkuat pasokan devisa di dalam negeri serta menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

Selain itu, Yusuf juga menekankan pentingnya percepatan pengurangan ketergantungan impor, terutama di sektor energi dan pangan. Menurutnya, strategi jangka panjang tersebut akan membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional saat menghadapi gejolak nilai tukar.

Ia juga menyarankan perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang untuk mengurangi tekanan permintaan dolar AS di pasar domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini tercatat menguat ke level Rp17.476 per dolar AS, dibanding sebelumnya Rp17.529 per dolar AS.