-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi Bus Transjakarta melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wacana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan final dan masih dalam tahap kajian yang matang.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, terutama dampaknya terhadap masyarakat.
“Transjakarta bukan sekadar bisnis, tapi bagian dari layanan publik untuk mengurai kemacetan dan menekan polusi. Kami terus mendengar aspirasi warga, dan setiap keputusan akan disampaikan secara terbuka,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Bukan Sekadar Transportasi, Tapi Layanan Publik
Sebagai sistem transportasi berbasis public service obligation (PSO), Transjakarta memiliki peran penting dalam menjaga mobilitas warga ibu kota. Karena itu, orientasinya bukan semata keuntungan, melainkan pelayanan.
Faktanya, kondisi keuangan Transjakarta menunjukkan ketergantungan besar pada subsidi pemerintah. Saat ini, tingkat cost recovery atau kemampuan menutup biaya operasional dari pendapatan tiket hanya sekitar 14 persen.
Artinya, sebagian besar biaya operasional masih ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari pajak masyarakat.
Subsidi Besar, Tarif Masih Flat
Untuk setiap perjalanan, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan subsidi sekitar Rp9.000 hingga lebih dari Rp10.000 per penumpang. Sementara total biaya operasional diperkirakan mencapai Rp13.000 per perjalanan.
Di sisi lain, tarif Transjakarta sendiri belum mengalami perubahan signifikan dalam waktu lama. Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta telah melonjak tajam—dari sekitar Rp800 ribu pada 2005 menjadi sekitar Rp5,73 juta di tahun 2026.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa wacana penyesuaian tarif mulai dipertimbangkan dikutip Antara.
Penumpang Naik, Layanan Juga Meningkat
Menariknya, jumlah pengguna Transjakarta terus meningkat. Pada 2025, tercatat sekitar 413 juta perjalanan, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya.
Peningkatan ini sejalan dengan berbagai pembenahan layanan, mulai dari modernisasi armada, penggunaan bus listrik ramah lingkungan, hingga perluasan rute yang menjangkau lebih banyak wilayah Jakarta.
Dilema: Antara Keberlanjutan dan Keterjangkauan
Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin gegabah. Penyesuaian tarif harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan apa pun nantinya akan berpihak pada kepentingan publik, tanpa mengorbankan aksesibilitas transportasi bagi warga.
Dengan kata lain, jika tarif benar-benar naik, tujuannya bukan sekadar menutup biaya—tetapi memastikan layanan tetap berkualitas tanpa memberatkan masyarakat.
