Ekonomi Tertekan Global, Jakarta Siapkan Paket Keringanan Pajak

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih. Salah satu kebijakan yang sedang dikaji adalah pengurangan pajak daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa tekanan geopolitik global—termasuk konflik di Timur Tengah serta potensi dampak El Nino—berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di ibu kota.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan biasa. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang adaptif sekaligus memberi ruang napas bagi masyarakat dan dunia usaha.

• Baca juga:

  Jakarta–Jeju Resmi Jadi Sister City, Fokus Pariwisata dan Energi Terbarukan

“Kami sedang mengkaji pengurangan pajak daerah. Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang lebih kompetitif dan menarik,” ujarnya di Balai Kota, Jumat (17/4/2026).

Relaksasi Pajak untuk Jaga Daya Tahan Ekonomi

• Baca juga:

  Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59% di Awal 2026, Ditopang Perdagangan hingga Pariwisata

Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk relaksasi fiskal agar pelaku usaha tetap bergerak dan masyarakat tidak semakin terbebani di tengah ketidakpastian global.

Pramono menegaskan, langkah ini bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta agar tetap stabil.

• Baca juga:

  Ekonomi Kreatif Jakarta Kian Moncer, Peluang Besar Masih Terbuka

Paket kebijakan yang tengah disiapkan nantinya akan berisi sejumlah insentif pajak. Saat ini, seluruh skema masih dalam tahap finalisasi sebelum diumumkan secara resmi.

Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan aktivitas ekonomi tetap bergairah dan daya beli masyarakat bisa terjaga.

Ekonomi Jakarta Masih Stabil

Di tengah tekanan global, kondisi ekonomi Jakarta sejauh ini dinilai masih cukup solid. Bahkan, beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Inflasi Jakarta tercatat sebesar 3,37 persen—lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,48 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga disebut lebih tinggi.

Hal ini menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi ibu kota masih terjaga dengan baik.

“Artinya, ekonomi Jakarta terawat dengan baik,” jelas Pramono dikutip Antara.

Jaga Keseimbangan Fiskal

Meski membuka peluang relaksasi pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berhati-hati. Kebijakan yang diambil harus tetap menjaga keseimbangan fiskal, terutama terkait kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono menekankan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan stimulus justru membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

“Kami ingin momentum ekonomi tetap terjaga, tapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan global,” katanya.