ADB: Konflik Timur Tengah Bisa Pangkas Pertumbuhan Asia hingga 1,3 Persen

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Asian Development Bank (ADB) memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang hingga 1,3 poin persentase pada periode 2026–2027.

Selain itu, konflik juga dapat mendorong inflasi hingga 3,2 poin persentase, terutama jika gangguan pada pasar energi berlangsung lebih dari satu tahun.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, menjelaskan bahwa dampak konflik akan merambat melalui berbagai saluran, mulai dari kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok dan perdagangan, hingga kondisi keuangan global yang semakin ketat.

• Baca juga:

  ADB Siapkan Rp1.200 Triliun Lebih untuk Bangun Jaringan Listrik dan Digital Asia

Ia menambahkan bahwa sektor pariwisata dan aliran remitansi juga berpotensi terdampak dalam situasi tersebut.

ADB memaparkan tiga skenario risiko yang menunjukkan bahwa besarnya dampak sangat bergantung pada durasi konflik dan gangguan yang ditimbulkan.

• Baca juga:

  Inflasi Kawasan Asia Pasifik Diperkirakan Turun Menjadi 3,2 Persen Pada 2024

Dalam skenario jangka pendek, tekanan harga energi diperkirakan mereda lebih cepat. Namun jika konflik berkepanjangan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan lebih besar dan berlangsung lama.

Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik disebut akan menghadapi tekanan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara lonjakan inflasi diprediksi paling tinggi terjadi di Asia Selatan.

• Baca juga:

  Kenaikan Suku Bunga Global Tak Surutkan Daya Tarik Saham Asia, AI Jadi Motor Pertumbuhan Baru

Selain faktor energi, skenario tersebut juga mempertimbangkan gangguan rantai pasok global serta potensi pengetatan kondisi keuangan yang dapat memperburuk situasi.

ADB menilai negara-negara di kawasan akan menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi jika gangguan pasokan energi terus berlanjut.

Untuk merespons kondisi tersebut, ADB merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan. Pertama, pemerintah diminta fokus pada stabilisasi tanpa menghambat sinyal harga, sehingga dapat mendorong efisiensi energi dan percepatan transisi ke sumber energi alternatif.

Kedua, dukungan fiskal perlu diberikan secara terarah dan bersifat sementara guna melindungi kelompok rentan serta sektor yang paling terdampak.

Ketiga, bank sentral disarankan menjaga stabilitas pasar dengan menghindari pengetatan kebijakan yang terlalu agresif, sembari tetap mengendalikan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif.

Terakhir, pemerintah didorong untuk mengendalikan permintaan energi melalui berbagai langkah, seperti efisiensi penggunaan listrik, pengaturan konsumsi energi, hingga mendorong penggunaan transportasi publik.

ADB menegaskan bahwa kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan jangka panjang di tengah ketidakpastian global.