99 Ekonom Syariah Sepakat: Ekonomi Syariah Bukan Alternatif, tapi Arah Baru Ekonomi Indonesia

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional kembali ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Forum ini mempertemukan para ekonom, akademisi, regulator, hingga pelaku industri halal dalam satu ruang dialog strategis.

Kegiatan ini diinisiasi oleh CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Sebanyak 99 ekonom syariah dari berbagai latar belakang hadir bersama pimpinan kementerian, pengelola dana umat, hingga pelaku industri keuangan syariah.

Ma'ruf Amin: Bukan Sekadar Sistem, tapi Nilai

• Baca juga:

  Wapres Ma‘ruf Sebut Indonesia Seharusnya Mampu Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Dalam keynote speech-nya, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Dewan Penasihat CSED INDEF, Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh dipahami hanya sebagai alternatif sistem ekonomi.

Menurutnya, ekonomi syariah adalah sistem nilai yang hadir untuk menjawab ketimpangan global dan krisis moral dalam ekonomi modern. “Ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan dan profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan serta keadilan,” tegasnya.

• Baca juga:

  Punya Berbagai KEK, Wapres Ma‘ruf Tawarkan Qatar Investasi Industri Halal di Indonesia

Ia menjelaskan bahwa fondasi ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah—menjaga agama, keturunan, dan harta—yang diterjemahkan dalam praktik ekonomi melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik, serta pencegahan eksploitasi.

Namun, tantangan terbesarnya justru bukan regulasi. “Ekonomi syariah sudah hadir dalam aturan, tetapi belum sepenuhnya hidup dalam kesadaran. Jangan sampai yang berkembang hanya ekonomi berseragam syariah—simbol tanpa ruh,” ujarnya.

• Baca juga:

  Industri Halal Jadi Fokus, Prabowo Minta ASEAN-GCC Perkuat Kerja Sama Bisnis

Koperasi, Desa, dan Industri Halal Jadi Kunci

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti pentingnya koperasi sebagai penguat sektor riil, khususnya di desa. Ia menilai semangat ekonomi kerakyatan sempat bergeser menjadi terlalu individualistik.

“Koperasi bukan sekadar simpan pinjam, tetapi instrumen produksi dan distribusi. Koperasi desa harus menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat,” kata Ferry.

Pemerintah sendiri tengah mendorong pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperluas akses permodalan, distribusi, dan pemasaran UMKM desa, termasuk melalui koperasi pembiayaan syariah dan BMT.

Ekonomi Syariah Harus Kompetitif dan Berkelanjutan

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa transformasi ekonomi syariah tidak bisa instan. Ia harus dibangun bertahap, sabar, dan kompetitif.

“Larangan riba, tidak spekulatif, dan adanya transaksi riil adalah fondasi. Tapi ke depan, kualitas layanan menjadi penentu. Masyarakat memilih bank syariah bukan hanya karena halal, tapi juga karena pelayanannya baik,” ujarnya.

Dana Umat dan Ekonomi Haji Harus Berdampak Luas

Dari sektor dana sosial, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan besarnya potensi zakat, wakaf, sedekah, hingga fidyah jika dikelola secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya menjadikan ekonomi haji sebagai sumber nilai tambah bagi bangsa, bukan sekadar ritual tahunan.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut dana kelolaan haji yang mencapai sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui investasi produktif agar manfaatnya kembali ke umat dan perekonomian nasional.