Komisi V DPR Tegaskan Tak Pernah Minta Minimarket Ditutup

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Isu penutupan minimarket kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal itu, Komisi V DPR RI menegaskan tidak pernah meminta agar toko ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart ditutup.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut narasi yang berkembang di media sosial tersebut sebagai informasi keliru dan menyesatkan.

“Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret ditutup,” ujar Lasarus di Jakarta, Senin (23/2/2026).

• Baca juga:

  RUU Komoditas Strategis, Petani Harap Tembakau Tetap Jadi Andalan Ekonomi

Menurutnya, yang dibahas DPR bukanlah penutupan ritel modern, melainkan pengaturan keberadaan minimarket agar tidak mematikan ekonomi masyarakat desa. Ia menekankan, ritel modern saat ini sudah menjangkau hingga pelosok desa dan dusun, sehingga menimbulkan keluhan dari pedagang kecil yang kesulitan bersaing.

Dalam sejumlah rapat bersama pemerintah, Lasarus mengaku hanya menyampaikan gagasan agar keberadaan ritel modern dibatasi sampai tingkat kecamatan. Tujuannya sederhana: memberi ruang hidup bagi pedagang sembako di desa, BUMDes, dan koperasi lokal—terutama setelah hadirnya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

• Baca juga:

  Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Nasional, Ini Tugas dan Fokusnya

“Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako lokal, BUMDes, atau koperasi desa,” katanya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menghentikan ekspansi ritel modern. Pemerintah hanya ingin melakukan pengaturan, khususnya di wilayah pedesaan, agar ekonomi desa tetap berputar di tingkat lokal.

• Baca juga:

  Anggaran Jumbo! 11 Program Prabowo Ini Telan Rp446 Triliun dari APBN

“Desa sebaiknya tidak didominasi Alfamart dan Indomaret karena sudah ada koperasi desa. Supaya uang berputar di desa, bukan lari ke pemilik saham di Jakarta,” ujar Ferry, seperti dikutip Antara Sabtu (21/2/2026).

Dengan penegasan ini, DPR dan pemerintah berharap publik tidak lagi terpengaruh informasi yang menyesatkan. Fokus kebijakan bukan menutup minimarket, melainkan menjaga keseimbangan ekonomi agar pedagang kecil di desa tetap memiliki ruang tumbuh.