Sawah Terendam, Harga Merambat: Ancaman Pangan di Balik Bencana

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Jika bencana adalah batu yang dilempar ke danau, sektor pangan adalah lingkar gelombang pertama yang paling terasa. Banjir dan tanah longsor sejak akhir 2025 tidak hanya merusak rumah dan jalan, tetapi juga memukul jantung produksi pangan nasional—lahan padi, distribusi beras, hingga pendapatan petani.

Laporan Indonesia Economic Outlook Q1-2026 dari LPEM FEB UI menunjukkan, dampak banjir terhadap sektor pertanian di beberapa provinsi sangat masif. Di Aceh saja, estimasi lahan padi terdampak mencapai 221.714 hektare, setara 74 persen dari total sawah di provinsi tersebut. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata terhadap produksi beras lokal.

Lumbung Pangan yang Terendam

• Baca juga:

  Banjir Rendam 11.010 Ha Sawah di Aceh Timur, Kerugian Ditaksir Rp88 Miliar

Situasi serupa terjadi di wilayah lain:

• Sumatra Barat: 175.440 hektare lahan padi terdampak (59%)
• Sumatra Utara: 187.197 hektare (45%)
• Kalimantan Selatan: 92.145 hektare (37%)
• Bali: 26.734 hektare (26%)

Kerusakan sawah berarti dua hal sekaligus: hilangnya pasokan dan hilangnya pendapatan petani. Musim tanam terganggu, biaya produksi membengkak, sementara harga jual tidak selalu menutup kerugian.

Dalam banyak kasus, daerah yang sebelumnya menjadi pemasok beras justru berubah menjadi pembeli. Fenomena ini pernah terjadi pasca gempa Yogyakarta 2006 dan kini berulang dalam skala lebih luas.

Harga Naik, Daya Beli Turun

Ketika produksi terganggu dan distribusi tersendat, harga pangan hampir pasti bergerak naik. Sepanjang akhir 2025, inflasi didorong terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Bagi rumah tangga miskin, pangan menyerap lebih dari separuh pengeluaran. Kenaikan harga beras atau sayur 5–10 persen saja bisa mengubah pola makan: mengurangi lauk, menunda beli protein, atau berutang di warung.

Di sinilah bencana berubah menjadi persoalan gizi dan kualitas manusia.

Pukulan ke Pasar Tenaga Kerja

Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—masing-masing 38 persen, 33 persen, dan 33 persen angkatan kerja. Ketika sawah terendam, jutaan pekerja informal kehilangan penghasilan harian.

LPEM memperkirakan pekerja terdampak di lima provinsi bervariasi sangat lebar. Di Aceh, proporsinya bisa mencapai 29,9–73,1 persen dari total tenaga kerja. Artinya, satu bencana bisa mengguncang hampir seluruh ekonomi lokal.

Pekerja informal adalah kelompok paling rapuh. Tanpa jaminan upah, mereka mudah terdorong:

• menjual aset produktif,
• menarik tabungan pendidikan anak,
• atau berpindah ke pekerjaan serabutan dengan pendapatan lebih rendah.

Efek Domino ke Nasional

Gangguan di daerah tidak berhenti di batas provinsi. Ketika produksi beras turun di Sumatra, pasokan ke Jawa ikut terpengaruh. Biaya logistik naik karena jembatan dan jalan rusak—di Aceh tercatat 1.630 ruas jalan terdampak banjir.

LPEM menghitung potensi kehilangan aktivitas ekonomi nasional akibat bencana ini berada di kisaran 0,4–2,62 persen PDB, dengan titik tengah sekitar 1,5 persen atau Rp332 triliun. Angka itu setara anggaran beberapa kementerian sekaligus.

Lebih dari Sekadar Bantuan Beras

Penanganan selama ini sering fokus pada bantuan darurat: beras, selimut, dan perbaikan jalan. Penting, tetapi belum cukup.

Para peneliti menekankan kebutuhan langkah jangka panjang:

• Perlindungan produksi petani melalui asuransi gagal panen.
• Cadangan pangan regional agar harga tidak melonjak saat distribusi terganggu.
• Infrastruktur tahan bencana di sentra produksi.
• Diversifikasi mata pencaharian desa agar ketergantungan pada sawah tidak absolut.

Tanpa itu, setiap musim hujan akan menjadi lotere baru bagi petani dan konsumen.