Indonesia 2026: Saat Bencana dan Kebijakan Mahal Menguji Daya Tahan Ekonomi

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Memasuki tahun 2026, Indonesia seperti berjalan di atas jembatan rapuh. Di satu sisi, angka makro masih terlihat stabil. Di sisi lain, fondasi sosial–ekonomi diguncang bencana beruntun dan tekanan fiskal yang makin berat. Laporan Indonesia Economic Outlook Q1-2026 dari LPEM FEB UI menyebut situasi ini sebagai “kerentanan dari dalam” 

Secara statistik, ekonomi 2025 diperkirakan tumbuh 5,05 persen, sementara 2026 diproyeksikan berada di rentang 4,9–5,1 persen. Angka itu tampak aman. Namun kualitas pertumbuhan dinilai belum kokoh: konsumsi rumah tangga melambat, sektor manufaktur tertekan, dan daya beli mulai tergerus.

Bencana: Dari Insiden Menjadi Krisis Berkepanjangan

Sejak akhir 2025, banjir dan tanah longsor terjadi hampir bersamaan di banyak wilayah—Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Bali. Polanya tidak lagi episodik, melainkan bergelombang: sebelum satu daerah pulih, bencana baru sudah datang.

• Baca juga:

  BSI Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,28% di 2026, Konsumsi & Investasi Jadi Motor Utama

Dampaknya menjalar cepat:

• rantai pasok pangan terganggu,
• jalan dan jembatan rusak,
• aktivitas ekonomi lokal lumpuh sementara,
• biaya pemulihan membengkak di APBD dan APBN.

LPEM menilai kondisi ini mengubah bencana dari urusan darurat lokal menjadi gangguan makroekonomi yang menyerap sumber daya fiskal secara terus-menerus.

• Baca juga:

  Indonesia 2026: Saat Bencana dan Kebijakan Mahal Menguji Daya Tahan Ekonomi

Fiskal Terjepit, Penerimaan Melemah

Di tengah kebutuhan pemulihan, ruang keuangan negara justru menyempit. Defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen dari PDB. Masalahnya bukan hanya di sisi belanja, tetapi juga penerimaan:

• Baca juga:

  Sri Mulyani Paparkan Target Inflasi, Kurs Rupiah, dan Yield SBN Tahun 2026

• Pajak Penghasilan turun 13,13% (yoy)
• PPN terkontraksi –4,52% (yoy) 
• IEO-Q1-2026-ID.pdf None

Angka ini dibaca sebagai sinyal melemahnya produktivitas dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan program prioritas berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. LPEM mengingatkan, tanpa desain fiskal yang hati-hati, program tersebut bisa menyedot anggaran dari belanja yang lebih produktif.

Inflasi yang Terasa di Meja Makan

Tekanan harga sepanjang 2025 terus naik. Inflasi Desember tercatat 2,92 persen, terutama didorong harga makanan, minuman, dan tembakau.

Bagi warga di daerah terdampak banjir, inflasi bukan sekadar angka. Distribusi terganggu membuat harga beras dan sayur melonjak. Pendapatan turun, sementara biaya hidup naik—kombinasi yang memukul kelompok rentan paling keras.

Jalan Keluar: Reformasi, Bukan Sekadar Tambal Sulam

LPEM FEB UI menekankan dua agenda kunci:

1. Reformasi iklim investasi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.
2. Penguatan institusi—dari independensi bank sentral, kualitas belanja, hingga tata kelola bencana.

Tanpa langkah struktural, pertumbuhan 5 persen berisiko hanya menjadi ilusi statistik, sementara ketimpangan melebar dan kesejahteraan menurun.