Airlangga Dorong Danantara Beri Penjelasan Arah Fiskal RI ke Moody’s

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap cara dunia internasional membaca arah kebijakan fiskal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memberikan penjelasan lebih komprehensif kepada lembaga pemeringkat Moody’s.

Permintaan itu disampaikan Airlangga saat ditemui di sela Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Menurutnya, kehadiran Danantara sebagai pemain baru dalam ekosistem fiskal dan investasi nasional perlu diiringi komunikasi yang terang agar tidak menimbulkan tafsir keliru.

“Sekarang semuanya terpusat di Danantara, termasuk fungsi investasi. Ini yang harus dijelaskan dengan baik supaya arah kebijakan kita terbaca jelas,” ujar Airlangga.

• Baca juga:

  IHSG Menguat, Danantara Sebut Investor Makin Yakin pada Fundamental Ekonomi Indonesia

Moody’s sebelumnya menyoroti pentingnya prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta koordinasi antarlembaga di tengah perubahan tata kelola ekonomi yang sedang berjalan. Bagi pemerintah, masukan tersebut menjadi sinyal agar transformasi kelembagaan tidak menggerus kepercayaan pasar.

Salah satu perubahan mendasar adalah aliran dividen BUMN. Jika sebelumnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kini dana tersebut dikelola melalui Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF). Skema baru ini, menurut Airlangga, perlu dipahami secara utuh oleh para pemangku kepentingan global.

• Baca juga:

  Ruang Fiskal Makin Sempit, Chatib Basri: Naikkan Penerimaan, Pangkas Belanja, atau Tambah Utang

“Tahun ini ada perbedaan dalam struktur anggaran, terutama yang berkaitan dengan investasi. Karena itu penjelasan teknis dan strategis dari Danantara menjadi penting,” jelasnya.

Meski terjadi penyesuaian mekanisme, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal tetap kokoh. Defisit anggaran dipatok maksimal tiga persen, sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dijaga di bawah 40 persen.

“Dari sisi makro kami tetap on track dan terjaga,” tegas Airlangga.

Moody’s sendiri masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade. Namun outlook Indonesia disesuaikan dari stabil menjadi negatif. Laporan lembaga tersebut menekankan perlunya penguatan basis penerimaan negara agar belanja prioritas tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat melaju lebih tinggi.

Bagi pemerintah, catatan Moody’s menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan harus berjalan beriringan dengan transparansi. Peran Danantara diharapkan tidak hanya mendorong investasi strategis, tetapi juga menjadi jangkar kepercayaan bagi pasar keuangan global.