Thomas Djiwandono Masuk BI, Fokus Jembatani Komunikasi Tanpa Sentuh Independensi

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan perannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia akan berfokus pada penguatan komunikasi, tanpa sedikit pun menggerus independensi bank sentral.

Menurut Thomas, nilai tambah kehadirannya di BI justru terletak pada kemampuan menjembatani komunikasi antarlembaga, pengalaman yang selama ini ia jalani di Kementerian Keuangan.

“Yang merekat itu justru komunikasi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

• Baca juga:

  Purbaya Harap Thomas Djiwandono Bawa Perspektif Fiskal ke Kebijakan Moneter BI

Ia menjelaskan, sejak awal bertugas di Kemenkeu, perannya kerap berada di wilayah klarifikasi dan penyelarasan lintas institusi. Termasuk ketika membantu transisi penyusunan anggaran pemerintahan pasca era Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada yang perlu diluruskan atau dijelaskan, di situlah peran saya. Di BI pun kira-kira akan seperti itu,” kata Thomas.

• Baca juga:

  Pemerintah dan BI Pertimbangkan Penurunan Batas Maksimal Transaksi Tunai

Meski demikian, ia menekankan bahwa konteks BI berbeda dengan kementerian. Sebagai bank sentral, BI bekerja di bawah undang-undang yang ketat dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan kolektif-kolegial.

“BI itu lembaga independen. Jadi jelas tidak sama dengan kerja horizontal antar K/L,” ujarnya.

• Baca juga:

  KPK akan Periksa Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta terkait Dugaan Korupsi Dana CSR

Dalam kerangka tersebut, Thomas melihat perannya lebih sebagai penghubung komunikasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter, agar keduanya berjalan selaras tanpa saling mengintervensi.

“Sekali lagi, tanpa mengurangi independensi,” tegasnya dikutip Antara.

Ia juga membantah isu adanya intervensi politik dalam proses pencalonannya sebagai Deputi Gubernur BI. Pengunduran dirinya dari Partai Gerindra pada 31 Desember 2025, menurutnya, bukan langkah strategis untuk menduduki posisi tersebut.

Terkait persepsi publik soal latar belakang politik dan kedekatan keluarga, Thomas mengakui hal itu sebagai fakta yang tak bisa dihindari. Namun, ia berharap penilaian publik tetap berangkat dari rekam jejak profesionalnya di bidang keuangan dan kebijakan publik.

“Itu fakta. Tapi saya berharap yang dilihat adalah apa yang sudah saya kerjakan,” tuturnya.