-
-
-
Loading
Loading
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memilih jalan yang tidak populer: memperlebar defisit anggaran negara hingga mendekati batas 3 persen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya mencegah ekonomi nasional tergelincir ke situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, keputusan tersebut bukan pilihan yang mudah. Namun, di tengah tekanan perlambatan ekonomi, pemerintah menilai menjaga laju pertumbuhan jauh lebih penting ketimbang sekadar mengejar angka defisit yang sempit.
Menurut Purbaya, peningkatan belanja negara sengaja dilakukan untuk membalikkan arah ekonomi. Konsekuensinya, ruang fiskal ikut tertekan dan defisit melebar. Meski begitu, ia menilai risiko tersebut masih lebih aman dibandingkan membiarkan ekonomi terpuruk tanpa dorongan kebijakan.
“Kalau belanja tidak kita dorong, ekonominya bisa jatuh lebih dalam. Itu yang ingin kita hindari,” ujar Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Data sementara menunjukkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih lebar dibandingkan target awal yang dipatok di level 2,53 persen PDB, sekaligus mendekati batas maksimal defisit 3 persen sesuai aturan perundang-undangan.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Meski berada di bawah ambang batas, arah kebijakan fiskal tetap menunjukkan keberpihakan pada upaya menjaga daya tahan ekonomi.
Purbaya mengakui, secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Namun, pilihan tersebut berarti memangkas sejumlah pos belanja negara yang justru dibutuhkan saat ekonomi melambat.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat counter cyclical, yakni meningkatkan belanja untuk menahan laju perlambatan. Strateginya ditempuh melalui penguatan program bantuan sosial serta pemberian berbagai insentif pajak.
Langkah ini, kata Purbaya, diharapkan mampu menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi agar tidak terjun bebas. Pemerintah juga menahan diri untuk tidak menaikkan tarif pajak maupun bea cukai karena berpotensi menekan perekonomian lebih dalam.
“Kalau fiskal kita perlambat, ekonomi bisa makin jatuh. Kalau pajak dinaikkan, dampaknya juga sama. Jadi kami pilih strategi yang paling masuk akal untuk menjaga ekonomi tetap bergerak,” jelasnya dikutip Antara.
Meski menuai kritik, Purbaya menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal tetap menjadi perhatian utama. Menurutnya, pelebaran defisit adalah biaya yang harus dibayar demi menjaga stabilitas ekonomi, selama dilakukan secara terukur dan tetap dalam batas aman.
