-
-
-
Loading
Loading
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis (31/7/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar berhitung matang terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mereka menilai ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari friksi geopolitik hingga kemungkinan dampak ekonomi yang ikut menyusul.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai langkah Indonesia masuk ke Board of Peace bisa memunculkan persepsi baru di mata negara-negara lain—terutama negara yang menolak atau tidak ikut dewan tersebut.
Menurut Bhima, keikutsertaan Indonesia berpotensi memicu ketegangan karena dapat dianggap sebagai tanda bahwa Indonesia “condong” ke AS. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan yang tetap hangat dengan negara-negara yang kontra terhadap Board of Peace.
“Masuknya Indonesia berisiko menimbulkan friksi dengan negara yang kontra, sekaligus menunjukkan Indonesia condong pro AS. Harus dipastikan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang kontra. Risiko polarisasinya lebih besar untuk Indonesia,” ujar Bhima kepada Antara di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Kekhawatiran serupa disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai keputusan ini tidak otomatis keliru, tetapi akan sangat bergantung pada kelihaian diplomasi Indonesia dalam menjaga posisi agar tidak mudah ditarik ke kepentingan pihak tertentu.
Faisal menilai Board of Peace seharusnya tetap diarahkan pada tujuan awal: perdamaian di Gaza. Namun, ia mengingatkan adanya risiko persepsi bahwa Indonesia menjadi semakin dekat—atau bahkan “disetir”—oleh Washington.
“Saya masih melihat bahwa dengan menerima Board of Peace ini, paling tidak dibawa ke tujuannya, yaitu untuk perdamaian di Gaza. Hanya saja ada kekhawatiran Indonesia terlihat akan lebih condong atau disetir oleh pihak Amerika atau Trump. Ini bergantung pada kelihaian diplomasi,” ucap Faisal.
Ia menambahkan, Indonesia perlu menyiapkan strategi khusus untuk meredam tekanan politik, termasuk kemungkinan tekanan yang datang dari AS. Faisal menilai AS kerap bersikap tegas terhadap banyak negara—bahkan terhadap sekutu-sekutunya sendiri.
“Bagaimana keahlian diplomasi untuk meminimalisir pressure atau pengaruh dari Amerika yang cukup represif terhadap negara-negara lain, bahkan termasuk pada aliansinya sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, Faisal menyebut masuknya Indonesia ke BRICS dapat menjadi faktor penyeimbang, agar posisi Indonesia tetap terlihat independen dan tidak terseret dalam polarisasi global yang makin tajam.
Para ekonom juga berharap Indonesia tidak sekadar “ikut” dalam dewan tersebut, melainkan membawa inti prinsip perdamaian yang lebih tegas: berbasis keadilan, penghormatan hukum internasional, perlindungan HAM, serta pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Prabowo menyebut dewan tersebut sebagai kesempatan penting untuk membuka jalan menuju perdamaian di Gaza, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk turut berperan demi kepentingan rakyat Palestina.
