-
-
-
Loading
Loading
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Aria Cindyara
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru yang ia sebut “Greedonomics”, yakni praktik ekonomi serakah yang bertumpu pada pelanggaran hukum dan permainan kotor. Istilah itu disampaikan Prabowo di hadapan para pemimpin dunia pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa di awal masa kepemimpinannya, pemerintah mulai membongkar sejumlah praktik besar yang selama ini merusak tata kelola negara. Ia menyinggung kasus penyalahgunaan dalam pengelolaan BBM, serta langkah tegas negara menyita sekitar 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal.
Prabowo menyebut perilaku semacam itu bukan bagian dari kebebasan ekonomi yang sehat.
Ia mengatakan, praktik tersebut bukanlah “pasar bebas”, melainkan pola rakus yang justru memakan sistem dari dalam. Dalam forum internasional itu, Prabowo menyebut Greedonomics sebagai ekonomi yang digerakkan oleh kerakusan—dan sering kali berjalan beriringan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Menariknya, Prabowo juga mengaitkan Greedonomics dengan istilah “robber barons” yang dikenal dalam sejarah ekonomi di sejumlah negara pada abad ke-19. Meski istilahnya berbeda, menurut Prabowo, pola dan dampaknya serupa: segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan cara-cara yang melanggar norma dan hukum.
Investasi Tak Akan Tumbuh Tanpa Hukum yang Tegak
Di hadapan peserta WEF, Prabowo menekankan satu prinsip yang menurutnya tidak bisa ditawar: iklim investasi tidak mungkin tercipta tanpa kepastian hukum yang adil.Ia kembali menegaskan, investor tidak akan menaruh modal di negara yang penegakan hukumnya lemah atau bisa “diatur”. Karena itu, pemerintahannya bertekad memastikan hukum ditegakkan tanpa kompromi, bahkan jika yang terlibat adalah pihak berpengaruh.
Prabowo juga menyentil mentalitas sebagian pengusaha “nakal” yang merasa negara bisa diperlakukan seperti barang dagangan. Ia mengungkap laporan yang ia terima: ada pihak yang meyakini tidak ada pejabat yang tak bisa dibeli.
Namun Prabowo menyampaikan tantangan terbuka: jika ada yang mencoba menyuap aparat di pemerintahannya, mereka akan mendapat kejutan. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi, apalagi korporasi.
Sawit Ilegal, Tambang Ilegal, hingga Pencabutan Izin 28 Perusahaan
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah. Selain penyitaan jutaan hektare sawit ilegal, pemerintah juga telah menutup sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal.
Bahkan dalam kunjungan kerja ke Inggris pada Senin (19/1/2026), Prabowo menggelar rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Dari rapat itu, diputuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai bermasalah, dengan total area sekitar 1,01 juta hektare, karena membangun perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Korupsi Penyakit, Harus Diakui dan Dilawan”
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintahannya menghadapi korupsi secara tegas dan terbuka. Ia mengibaratkan korupsi sebagai penyakit: jika ingin sembuh, negara harus berani mengakui kondisi tersebut terlebih dahulu dikutip Antara.
Menurutnya, perang melawan korupsi memang tidak mudah. Banyak pihak pesimistis. Tetapi Prabowo menyatakan, ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan sumpah jabatan untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum.
Di forum global itu, Prabowo menutup pesannya dengan garis besar yang kuat: tanpa penegakan hukum yang tegas, ekonomi akan selalu disandera keserakahan—dan pada akhirnya rakyat yang menanggung akibatnya.
