Purbaya Tepis Kekhawatiran Intervensi Thomas di BI: ‘Keputusan Bank Sentral Bukan Satu Orang‘

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran publik soal potensi intervensi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terhadap independensi Bank Indonesia (BI), apabila nanti resmi menduduki jabatan Deputi Gubernur BI.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/1/2026), Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di BI tidak bergantung pada satu sosok. Menurutnya, keputusan bank sentral dilakukan lewat musyawarah dan diskusi, sehingga pendapat seorang deputi gubernur tidak bisa otomatis menjadi kebijakan institusi.

“Deputi gubernur itu bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak mungkin satu orang memengaruhi semuanya. Harus diskusi di antara mereka,” kata Purbaya.

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Thomas Diminta Lepas Keterlibatan Politik

Purbaya juga menyinggung latar belakang politik Thomas. Ia meyakini Thomas akan melepaskan keterlibatan dalam partai dan bersikap independen sebelum menjalani proses fit and proper test sebagai calon Deputi Gubernur BI.

• Baca juga:

  Presiden Utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

Artinya, posisi di BI—jika benar ditempuh—harus ditempatkan sebagai jabatan profesional yang berdiri di atas kepentingan politik praktis.

“BI Tidak Akan Dipaksa Biayai Program Pemerintah”

• Baca juga:

  Kinerja Fiskal Baik, Wamenkeu: Indonesia Tetap Optimistis di Tengah Perang Tarif Trump

Di sisi lain, Purbaya memastikan pihaknya tidak akan menyeret bank sentral untuk urusan pendanaan program pemerintah. Ia menyatakan pemerintah akan tetap menjaga batas yang jelas antara kebijakan fiskal dan kewenangan moneter BI.

Purbaya pun mengingatkan bahwa masyarakat akan mudah mencium jika ada intervensi berlebihan dari pemerintah terhadap BI.

“Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Tahun 2020 kan krisis besar sekali, jadi kebijakannya harus disamakan. Kalau sekarang nggak,” ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya tidak akan menekan BI untuk mendukung program pembangunan lewat pembiayaan. “Saya nggak akan ‘memeras’ bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” tegasnya.

INDEF: Rupiah Ditentukan Faktor Eksternal, Bukan Satu Pencalonan

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menilai wacana pergantian atau pencalonan pejabat di BI tidak serta-merta akan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, selama independensi BI tetap terjaga.

“Selama kredibilitas institusional BI terjaga dan batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas, isu pencalonan tidak akan berkembang menjadi faktor penekan tambahan bagi rupiah,” ujar Rizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Rizal menyebut pergerakan rupiah belakangan ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, seperti dinamika suku bunga global, penguatan dolar AS, serta arus modal asing di pasar negara berkembang. Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa langsung dikaitkan dengan isu pencalonan seorang pejabat.

Menurutnya, kunci utamanya bukan siapa individu yang dicalonkan, tetapi seberapa kuat publik dan pasar percaya pada institusi BI.

Transparansi Seleksi Jadi Kunci Kepercayaan Pasar

Rizal menekankan proses seleksi deputi gubernur BI harus dilakukan secara transparan, apalagi untuk posisi strategis yang berkaitan langsung dengan moneter. Hal itu diperlukan agar stabilitas ekonomi, termasuk rupiah, tetap terjaga dikutip Antara.

Selain proses seleksi, ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi komunikasi kebijakan BI agar pasar melihat arah moneter tetap disiplin dan berbasis data.

“BI perlu menjaga konsistensi komunikasi kebijakan agar pasar yakin bahwa arah moneter tetap berbasis data dan disiplin,” tuturnya.