-
-
-
Loading
Loading
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah berbincang bersama Wamen Keuangan Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas Djiwandono (kedua kanan), Dirjen Anggaran Luky Alfirman (kiri) dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu (kanan) memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami lonjakan signifikan. Hingga akhir tahun anggaran, belanja K/L tercatat mencapai Rp1.500,4 triliun atau setara 129,3 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun.Lonjakan tersebut dijelaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan belanja pemerintah sepanjang tahun. Penyesuaian itu mencakup tambahan anggaran maupun pergeseran pos belanja antar-kategori sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.
“Peningkatan ini terjadi karena dua faktor utama, yakni adanya pergeseran anggaran dan tambahan belanja yang disesuaikan dengan prioritas. Misalnya, belanja yang awalnya tercatat sebagai non-K/L kemudian dialihkan menjadi belanja K/L, atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta.
Ia menjelaskan, belanja non-K/L pada dasarnya memiliki ruang cadangan yang bisa dimanfaatkan pemerintah dalam kondisi tertentu. Salah satu contohnya adalah anggaran penanganan bencana yang dapat segera dialihkan menjadi belanja K/L saat terjadi keadaan darurat.
“Ketika bencana terjadi, anggaran dari pos non-K/L bisa langsung dipindahkan untuk mendukung belanja kementerian atau lembaga terkait,” jelasnya dikutip Antara.
Rincian Belanja K/L APBN 2025
Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L pada 2025 terdiri dari:
Di sisi lain, pemerintah sempat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025. Langkah ini menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L, dengan nilai mencapai Rp256,1 triliun.
Total anggaran yang diblokir pemerintah pada awal tahun mencapai Rp306,69 triliun. Jumlah tersebut juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Efisiensi Dibuka Bertahap
Memasuki Maret 2025, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan efisiensi tersebut. Sebanyak Rp206,4 triliun anggaran dibuka kembali untuk memastikan operasional dasar pemerintahan tetap berjalan serta penyaluran bantuan sosial tidak terganggu.
Dengan relaksasi itu, ditambah belanja tambahan lainnya dan realisasi belanja non-K/L senilai Rp1.102 triliun, total belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 96,3 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.
“Kami tetap menjaga belanja sekitar Rp100 triliun lebih rendah dari target awal karena efisiensi di awal tahun. Namun, kami juga fleksibel dalam melakukan pergeseran anggaran agar seluruh program prioritas pemerintah tetap dapat terlaksana,” pungkas Suahasil.
