Catatan Akhir Tahun: Ekonomi Syariah Indonesia Kian Strategis di Peta Nasional dan Global

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Perjalanan ekonomi syariah Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan perubahan arah yang semakin signifikan. Tak lagi bertumpu semata pada sektor keuangan, ekosistem syariah nasional kini mulai menguat ke sektor riil dan industri halal, membuka peluang besar untuk menjadi bagian dari arus utama perekonomian nasional.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, dalam catatan akhir tahun ekonomi syariah 2025.

Menurut Handi, struktur ideal pembangunan ekonomi seharusnya bertumpu pada penguatan sektor riil terlebih dahulu, baru kemudian didukung oleh sektor keuangan. Pola ini kini mulai tercermin dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

• Baca juga:

  Jabar Siap Topang Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia

“Awalnya, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia lebih didominasi sektor keuangan. Namun saat ini mulai bergerak menuju sektor riil dan masuk ke arus utama perekonomian nasional. Industri halal kini memainkan peran yang semakin penting terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Industri Halal Jadi Motor Baru

• Baca juga:

  Indonesia dan Selandia Baru Teken MoU Pengakuan Timbal Balik Sertifikasi Halal

Handi menilai, transformasi ini menjadi fondasi penting agar ekonomi syariah tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan. Ia menyoroti peran strategis industri halal—mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga gaya hidup Muslim—sebagai penggerak baru ekonomi nasional.

Memasuki 2026, peluang tersebut semakin terbuka dengan penguatan kelembagaan. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di bawah Presiden dinilai dapat mempercepat standardisasi dan kepastian ekosistem halal nasional.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun juga dinilai memiliki potensi besar untuk melibatkan rantai pasok halal domestik, sekaligus mendorong perputaran ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

Posisi Global Kian Menguat

Di tingkat global, posisi Indonesia dalam ekonomi syariah juga semakin kokoh. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9—melonjak 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia mencatatkan nilai investasi halal tertinggi di dunia. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi investasi halal dengan nilai mencapai USD 1,6 miliar, mencakup sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, hingga lifestyle Muslim.

“Angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi halal dunia,” kata Handi.

PR Besar: Literasi Tinggi, Inklusi Masih Rendah

Meski mencatatkan kemajuan signifikan, Handi mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat.

Mengacu pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan 2025, tingkat literasi keuangan syariah nasional telah mencapai 43,42%. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah baru berada di angka 13,41%.

Artinya, terdapat sekitar 30% masyarakat yang sudah memahami konsep keuangan syariah, tetapi belum menggunakannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Diperlukan terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi, produk, dan akses ekonomi syariah kepada masyarakat, termasuk hingga ke daerah-daerah,” tegas Handi.

Menatap 2026

Dengan fondasi sektor riil yang mulai kuat, dukungan kebijakan pemerintah, serta kepercayaan investor global yang terus meningkat, ekonomi syariah Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk benar-benar masuk arus utama perekonomian nasional pada 2026. Tantangannya kini terletak pada konsistensi kebijakan, penguatan ekosistem, serta perluasan inklusi agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.