Isu Toba Pulp Lestari Mengemuka, Luhut: Tidak Ada Keterlibatan Saya

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), menyusul isu yang kembali ramai beredar di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, yang menyebut informasi mengenai kepemilikan atau afiliasi Luhut dengan TPL adalah sepenuhnya tidak benar.

“Berbagai informasi simpang siur yang beredar di ruang publik maupun media sosial tidak sesuai fakta,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).Ia menekankan bahwa Luhut tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang mengaitkan Luhut dengan perusahaan tersebut disebut sebagai kabur dan tidak berdasar.

• Baca juga:

  Whoosh Jadi Proyek Besar, Dubes China Anggap Negosiasi Utang sebagai Hal Wajar

Jodi juga memastikan bahwa Luhut, sebagai pejabat negara, selalu menjalankan tugas sesuai aturan, termasuk aturan mengenai transparansi dan pencegahan konflik kepentingan.

“Beliau selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik agar merujuk pada sumber yang kredibel,” kata Jodi.

• Baca juga:

  ​Prabowo Perintahkan Audit Total Toba Pulp Lestari (TPL), 1 Juta Hektare Izin Hutan Langsung Dicabut!

Selain itu, publik diminta lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum tervalidasi. Ia berharap ruang digital dapat digunakan secara etis agar tidak memunculkan kesalahpahaman atau disinformasi.

“Media dan publik dipersilakan melakukan klarifikasi langsung kepada kami apabila dibutuhkan,” tambahnya.

• Baca juga:

  Isu Toba Pulp Lestari Mengemuka, Luhut: Tidak Ada Keterlibatan Saya

Luhut Jelaskan Soal Pembangunan Kawasan Industri Morowali

Terpisah dari isu TPL, Luhut juga menjelaskan ihwal perkembangan kawasan industri di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), termasuk pembangunan bandara di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan kawasan industri Morowali merupakan proses panjang yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengungkapkan, kebutuhan untuk mengurangi ekspor bahan mentah menjadi salah satu dorongan utama pembangunan kawasan industri itu.

Namun, Luhut mengakui tantangan terbesar adalah mencari investor asing yang benar-benar siap. Setelah meninjau kesiapan pasar hingga kemampuan teknologi, Tiongkok menjadi negara yang paling memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Indonesia pada saat itu.

“Setiap keputusan diambil secara transparan dan berdasarkan perhitungan matang demi kepentingan nasional,” ujarnya dikutip Antara.

Luhut menegaskan bahwa dalam setiap kerja sama strategis, Indonesia menetapkan sejumlah syarat penting bagi para mitra internasional, termasuk China. Syarat tersebut meliputi penggunaan teknologi terbaik, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan rantai industri terintegrasi, hingga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.