Indonesia–UNSGSA Siap Perkuat Kerja Sama Kesejahteraan Keuangan: OJK Pastikan Tindak Lanjut Program

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah Indonesia dan United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) menyatakan kesiapannya untuk memperluas kerja sama dalam penguatan kesejahteraan keuangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar usai mendampingi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Kamis (27/11/2025).

Mahendra menjelaskan bahwa kolaborasi dengan UNSGSA akan difokuskan pada upaya peningkatan financial health masyarakat, bukan hanya literasi atau inklusi semata. Menurutnya, agenda lanjutan akan melibatkan industri jasa keuangan, baik sektor perbankan maupun nonbank, melalui dialog dan pertemuan komprehensif untuk menentukan prioritas nasional.

“Presiden dan Ratu Maxima sepakat kerja sama ini dikembangkan secara lebih luas. Kami di OJK siap menindaklanjuti bersama pemerintah,” ucap Mahendra.

• Baca juga:

  Prabowo Bentuk Dewan Nasional Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Keuangan

Ia menambahkan, arsitektur penguatan kesejahteraan keuangan sebenarnya telah tercakup dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Artinya, agenda peningkatan kesejahteraan finansial bukan hanya tugas OJK, tetapi juga melibatkan kementerian terkait serta Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran.

Pilar Kesejahteraan Finansial versi UNSGSA

Konsep kesejahteraan keuangan yang diperkenalkan UNSGSA mencakup empat pilar penting:

1. kemampuan mengelola keuangan sehari-hari,
2. ketahanan terhadap guncangan finansial,
3. kesiapan dan perencanaan masa depan,
4. serta rasa percaya diri dalam kondisi keuangan pribadi.

Ratu Maxima menilai banyak negara, termasuk Indonesia, selama ini lebih menekankan akses layanan keuangan tanpa memperhatikan aspek daya tahan dan perencanaan finansial masyarakat.

“Memiliki rekening saja tidak cukup untuk hidup lebih baik. Yang utama adalah kesejahteraan keuangan,” tegas Ratu Maxima dikutip Antara.

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan bahwa sekitar 22% masyarakat Belanda belum memiliki kondisi keuangan yang sehat, sementara di Amerika Serikat hanya 41% populasi yang dianggap stabil secara finansial. Karena itu, keuangan sehat merupakan isu global.

UNSGSA juga mendorong perbaikan metode pengukuran kesejahteraan keuangan serta fokus pada langkah nyata untuk meningkatkan kualitas finansial rumah tangga di Indonesia.

Komitmen Indonesia ke Depan

Kunjungan kerja Ratu Maxima ke Jakarta berlangsung 24–27 November 2025. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo menghargai kontribusi Ratu Maxima dalam advokasi inklusi dan kesehatan finansial, termasuk mendorong akses pembukaan rekening bagi jutaan rumah tangga Indonesia agar penyaluran bantuan dan layanan keuangan berjalan optimal.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang selama ini berfokus pada perluasan akses layanan finansial.

Dengan komitmen bersama ini, Indonesia menyiapkan langkah strategis menuju masyarakat yang lebih tangguh secara finansial — bukan hanya melek finansial, tetapi mampu merencanakan masa depan dengan lebih aman dan sehat secara ekonomi.