Tiga Sumber Dana Bangun IKN: Dari APBN hingga Investasi Swasta

PENAJAM PASER UTARA, ARAHKITA.COM – Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus melaju. Proyek ambisius ini dibiayai melalui tiga sumber utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana yang digelontorkan dari tiga skema tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.“Pendanaan pembangunan IKN berasal dari tiga sumber, yakni APBN, KPBU, dan investasi swasta,” ujar Basuki saat meninjau kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (1/11/2025).

Rinciannya:

• Baca juga:

  Beginilah Rancangan Ibu Kota Negara Nusantara

• APBN: sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2028
• KPBU: senilai Rp158,72 triliun (data per Oktober 2025)
• Investasi swasta murni: sekitar Rp66,3 triliun

Basuki menyebut, saat ini Otorita IKN tengah memulai tahap kedua pembangunan, yang fokus pada pembentukan ekosistem legislatif dan yudikatif. Tahap ini melengkapi pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan eksekutif.

Kalau tahap pertama kita membangun area eksekutif, maka tahap kedua ini akan menjadi pondasi bagi trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” jelasnya.

• Baca juga:

  Menteri PUPR: Pelaksanaan Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan dari DPR-MPR

Kawasan Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

Pembangunan kompleks legislatif berdiri di atas lahan 42 hektare dengan nilai proyek mencapai Rp8,5 triliun (2025–2027). Kawasan ini akan mencakup gedung sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum demokrasi, serta berbagai fasilitas penunjang kegiatan parlemen.

• Baca juga:

  OIKN Targetkan 20 Ribu Pekerja Demi Percepatan Pembangunan IKN

Sementara itu, kompleks yudikatif dibangun di area 15 hektare dengan anggaran Rp3,1 triliun. Di kawasan ini akan berdiri megah gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Tahap pembangunan fisik kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan berlangsung selama 25 bulan, dimulai pada November 2025.

Perkuat Fondasi IKN sebagai Pusat Pemerintahan ModernPembangunan tahap dua ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang secara resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Dengan percepatan proyek tersebut, Basuki optimistis IKN akan menjadi simbol pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pembangunan IKN tidak hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi. Ini memberi manfaat bagi aparatur negara, pekerja konstruksi, serta masyarakat sekitar,” ujarnya.